Main Menu

BPJS Berencana Tak Berikan Pelayanan untuk Perokok

Fahrio Rizaldi A.
30-01-2017 23:00

Layanan BPJS Kesehatan (ANTARA/Risyal Hidayat)

Jakarta, GATRAnews - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia mencatat peserta yang mengalami gangguan kesehatan akibat tembakau menempati peringkat yang cukup tinggi. Pada Tahun 2015, BPJS menerima tagihan kesehatan sebesar Rp 7,75 trilyun dari 171,9 peserta yang mengalami penyakit yang diakibatkan tembakau.



Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan Dwi Martiningsih mengatakan, sejumlah kajian menyebutkan bahwa kemampuan peserta membeli rokok lebih tinggi dari kemampuan membayar tagihan BPJS. "Kajian dari UI (Universitas Indonesia) dan UGM (Universitas Gadjah Mada) menyebutkan, masyarakat lebih memilih membeli rokok dibandingkan membayar iuran BPJS. UGM melakukan penelitian kepada 1.800 orang, dari peserta BPJS mandiri kelas tiga. Rata-rata kemampuan mereka membayar iuran hanya Rp 16.000, sedangkan kemampuan membeli rokok mereka yaitu Rp 30.900 per hari. Dari 1.800 itu, 44%-nya adalah perokok," jelas Dwi, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Jum`at (27/1).

Sementara penelitian yang dilakukan UI menyebutkan, pesera Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang perokok di Pulau Jawa menunggak iuran sebanyak 66 kali dari pada peserta yang tidak merokok. Sementara, di luar Pulau Jawa, peserta JKN perokok menunggak 40 kali lebih tinggi dari pada peserta tidak merokok. "Angka ini menunjukkan rokok berpengaruh secara ekonomi," ucap Dwi.

Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2013 Tentang JKN, BPJS berhak tidak menjamin peserta yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan yang membahayakan diri sendiri, atau yang menyakiti diri sendiri, atau hobi yang membuat tidak sehat dan beresiko tinggi.

Perpres itu, kata Dwi diartikan untuk kegiatan ekstrim seperti mendaki gunung, terjun payung, dan balapan motor, atau mobil. "Berdasarkan kajian, merokok juga termasuk sebagai kegiatan yang merugikan dan menyakiti diri sendiri. Kami akan mengusulkan bahwa perokok juga akan dimasukkan dalam Perpres tersebut. Kami akan meminta payung hukum untuk ini," jelasnya.

Keputusan ini dinilai sangat masuk akal mengingat banyaknya dampak buruk yang diakibatkan dari produk berbahan tembakau tersebut. "Kami mempertimbangkan dampak yang luas, perokok tidak ditanggung BPJS karena memang membahayakan kesehatan. Kampanye selama ini sudah besar-besaran, tapi diabaikan. Semoga langkah ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat," tandasnya.



Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Edward Luhukay

Fahrio Rizaldi A.
30-01-2017 23:00