Main Menu

BPJS Kesehatan, KPK dan Kemenkes Buat SKB soal Fraud

Aries Kelana
19-07-2017 14:38

enteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek (kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan) menunjukkan surat keputusan pembentukan tim pengawas bersama di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7). (Antara/Sigid Kurniawan/AK9)

Jakarta, GATRANews -- Sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan terbesar di dunia, salah satu upaya yang senantiasa dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah mencegah potensi kecurangan alias fraud. Untuk itu, pihaknya meneken kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kesehatan. Penandatanganan dilakukan di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan (19/7/2017).


Ketiga lembaga itu sepakat meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Ketua KPK Agus Rahardjo yang membubuhkan tanda tangannya di situ.

SKB dibuat lantaran berdasarkan terdapat berbagai pihak yang berpotensi melakukan kecurangan dalam program JKN-KIS, mulai dari peserta, fasilitas kesehatan, hingga penyedia obat dan alat kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentuk tim pengawas bersama.

”Tim pengawas tersebut terdiri atas Koordinator, Kelompok Kerja Pencegahan Kecurangan dalam JKN, Kelompok Kerja Deteksi Kecurangan dalam JKN, dan Kelompok Kerja Penyelesaian Kecurangan dalam JKN,“ kata Fachmi Idris, seperti dalam rilisnya yang diterima GATRANews.

Koordinator bertugas melakukan review atas pedoman yang disusun Kelompok Kerja, melakukan koordinasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi pelaksanakan sosialisasi pedoman, melakukan piloting atas pelaksanaan pedoman dan pelaksanaan analisis data yang berpotensi kecurangan dalam JKN, dan mengevaluasi progress kinerja masing-masing Kelompok Kerja.

Kelompok Kerja Pencegahan Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Pencegahan Kecurangan JKN yang harus dilakukan fasilitas kesehatan, serta mengkoordinasikan pakar/ahli dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam penyusunan pedoman tersebut. Kelompok Kerja Deteksi Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Deteksi Kecurangan dalam JKN yang mencakup tata cara pertukaran data, menganalisis data yang berpotensi kecurangan dalam JKN, serta melakukan deteksi awal atas data yang berpotensi kecurangan dalam JKN sebagai dasar pelaksanaan piloting.

Kelompok Kerja Penyelesaian Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Penyelesaian Kecurangan dalam JKN yang mencakup tingkatan kecurangan, tata cara penyelesaian dan sanksi yang akan diterapkan, serta melakukan koordinasi dengan pakar/ahli dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam penyusunan pedoman penyelesaian kecurangan dalam JKN. “Prinsipnya, kami tidak main-main dalam menjalankan good governance,” ujarnya.



Editor: Aries Kelana

 

 

 

 

Aries Kelana
19-07-2017 14:38