Main Menu

Dokter Yang Berpraktek di RS Mitra BPJS Kesehatan Wajib Mengantongi SIP

Aries Kelana
18-09-2017 20:29

BPJS Kesehatan (ANTARA/Rahmad/HR02)

Jakarta, GATRANews -- Sebagai upaya mempercepat proses pembayaran klaim, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mengingatkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama untuk patuh terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah kewajiban memiliki Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan yang berpraktik di rumah sakit sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.Penegasan dibuat dalam siaran pers yang diterima GATRANews (18/9/2017).

Penegasan tersebut dibuat karena pekan lalu, pihak RS Otanaha, Gorontalo, mengeluh klaimnya kepada BPJS Kesehatan tidak segera dibayar. Padahal uang tersebut untuk biaya operasional. Namun, setelah ditelurusi, menurut BPJS Kesehatan, kesalahan ada pada pihak rumah sakit tersebut. Di situ RS Otanaha dinilai tidak menaati regulasi.

Kasus tersebut berawal pada bulan Novembertahun lalu. Ketika itu, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo melakukan recredentialing RS Otanaha. Recredentialing merupakan proses evaluasi ulang terhadap persyaratan kerja sama yang meliputi sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan. Hal ini dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai standar.
 
“Dari hasil recredentialing tersebut, diketahui bahwa salah satu dokter spesialis yang berpraktik di RS Otanaha belum memiliki surat ijin praktek (SIP). Hal ini menyebabkan kami kesulitan untuk membayar klaim karena tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat. Nopi menjelaskan, selain Permenkes Nomor 71 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pada pasal 36 dan 37 juga menyebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di lndonesia wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota, dan tempat praktik kedokteran hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
 
Tak hanya itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pada Pasal 15 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri dapat memberikan Surat Tugas kepada dokter spesialis tertentu yang telah memiliki SIP untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit tertentu tanpa memerlukan SIP di tempat tersebut, berdasarkan permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
 
“Dalam kasus RS Otanaha, masih terdapat dokter spesialis lain yang mempunyai SIP dan dapat memberikan pelayanan kesehatan sejenis, sehingga tidak bisa berpegang pada aturan tersebut. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo telah melakukan komunikasi beberapa kali dengan RS Otanaha untuk memenuhi kelengkapan persyaratan SIP pada dokter tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini belum dipenuhi. Hal ini juga telah dibahas bersama antara  BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kota Gorontalo, Dinas Kesehatan, IDI Wilayah, dan RS Otanaha,” kata Nopi.
 
Kendati demikian, Nopi menegaskan BPJS Kesehatan tetap membayar klaim RS Otanaha untuk semua pelayanan Kesehatan yang diberikan kecuali pelayanan yang diberikan oleh satu orang dokter yang tidak memiliki SIP. Klaim tersebut di-pending sampai dengan persyaratan dapat dipenuhi. Di luar kejadian tersebut, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS di RS Otanaha tetap berjalan normal seperti biasanya. Demikian pula proses klaim dan pembayaran klaim bagi RS Otanaha lainnya, tetap dilaksanakan seperti biasa.
 
Berkaca pada kasus RS Otanaha tersebut, BPJS Kesehatan pun mengingatkan agar rumah sakit mitra lainnya yang belum memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah, untuk segera melengkapi kekurangannya dalam kesempatan pertama. Nopi pun memastikan jika BPJS Kesehatan akan membayar klaim paling lambat 15 hari kerja sejak berkas lengkap diterima. Karenanya, kelengkapan berkas dari rumah sakit-lah yang menentukan seberapa cepat klaim akan dibayarkan.
 
“Pada prinsipnya kami siap melakukan percepatan pembayaran klaim rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kami juga mengharap kerja sama rumah sakit untuk dapat mempercepat pengajuan klaim dan memperhatikan kelengkapan berkasnya,” tutur Nopi.


Editor: Aries Kelana
 
Aries Kelana
18-09-2017 20:29