Main Menu

BPJS Watch Minta Chatib Obyektif Nilai Masalah Kesehatan

Iwan Sutiawan
23-05-2013 13:07

Jakarta, GATRAnews - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch meminta Menteri Keuangan yang baru, Chatib Basri, mampu lebih obyektif menilai permasalah rakyat mengenai kesehatan. "Terkait terpilihnya Menkeu yang baru, maka kami dari BPJS Watch, meminta Menkeu bisa lebih obyektif melihat permasalahan rakyat, khususnya tentang kesehatan," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar di Jakarta, Kamis, (23/5).

 

Selain itu, Menkeu Chatib juga harus mau menerima masukan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat (Menkokesra) yang telah memutuskan iuran sebesar Rp 22.200 dan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 96,7 juta orang.

 

Terkait iuran PBI, imbuh Tomboel, Menkeu Chtib harus bisa belajar dari kasus yang dialami Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digulirkan Pemda DKI Jakarta. Proyek itu membutuhkan jumlah iuran yang lebih feasible dan tidak lagi membandingkan dengan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang iurannya sangat terbatas. Kemudian, Menkeu Chatib juga bisa membuat kebijakan meniadakan pajak lembaga bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, BPJS merupakan lembaga nirlaba sesuai 9 prinsip dalam UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

 

Menkeu juga tidak membebani transformasi Askes dan Jamsostek ke BPJS dengan membebani Askes dan Jamsostek untuk membayar pajak peralihan aset-aset dari Askes dan Jamsosteek ke BPJS. "Juga, Menkeu harus mendukung agar BPJS tidak dikenakan iuran oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat mengurangi dana untuk pelayanan kepada peserta," pungkasnya.(IS)

 

Iwan Sutiawan
23-05-2013 13:07