Main Menu

BPJS Kesehatan Teken Nota Kesepahaman dengan Kemenhan dan Polri

Aries Kelana
09-03-2018 21:59

Penandatangan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (Dok BPJS/re1)

Jakarta, Gatra.com -- Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terus dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kali ini yang digandeng adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Nah, mereka sepakat meneken nota kesepahaman. Penandatangan itu dilakukan pada Kamis (8/3/2018) di Kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Penandatanganan itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Kepala Polri Jendral Tito Karnavian. Sedangkan dari pihak BPJS Kesehatan adalah Direktur Utamanya Fachmi Idris. 

 

Dalam sambutannya, Fachmi mengapresiasi kerjasama yang sejak awal implementasi Program JKN-KIS telah didukung oleh Kementerian Pertahanan dan Polri. Seluruh jajaran telah kompak bersinergi sehingga sampai saat peserta JKN-KIS baik dari anggota TNI maupun POLRI dapat terlayani dengan baik. Diharapkan melalui nota kesepahaman ini akan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. "Berbagai masukan perbaikan dari hasil evaluasi kerjasama selama ini, diharapkan sudah dapat dituangkan dalam nota kesepahaman hari ini sehingga kualitas layanan bagi anggota TNI maupun Polri makin optimal, ” ujanya dalam rilisnya yang diterima Gatra.com (9/3/2018).

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama yang dilaksanakan dengan Kementerian Pertahanan adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, dan kepesertaan. Sedangkan ruang lingkup nota kesepahaman yang dilaksanakan dengan Kepolisian RI adalah terkait dengan peserta dan rekonsiliasi data peserta JKN-KIS yang terdaftar di Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Polri, prosedur pelayanan kesehatan faskes milik Polri, pembayaran pemanfaatan fasilitas kesehatan milik Polri serta pemanfaatan data online kecelakaan lalu lintas.

Sampai dengan 1 Maret 2018, tercatat sebanyak 193.535.881 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. Untuk peserta TNI yang terdaftar sebanyak 1.576.112 jiwa dan anggota Polri sebanyak 1.252.005 jiwa. Adapun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 669 milik TNI dan 561 milik Polri telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) saat ini sebanyak 105 Rumah Sakit milik TNI dan 40 Rumah Sakit milik Polri sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan.


Editor: Aries Kelana

 

Aries Kelana
09-03-2018 21:59