Main Menu

IDI Sambut Penundaan 3 Peraturan BPJS Kesehatan, Katarak Dan Persalinan Normal Tetap Ditanggung BPJS

Aries Kelana
28-07-2018 10:42

Sarasehan IDI dengan Menteri Kesehatan (Dok. IDI/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyambut baik penundaan 3 peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan. Itu dikatakan ketuanya Ilham Oetama Marsis dalam sarasehan bersama Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek yang bertema Profesionalisme Menuju Universal Health Coverage di Jakarta (27/7/2018).

"Kami mengapresiasi keputusan Menteri Kesehatan dalam penutupan sarasehan hari ini bahwa peraturan BPJS Kesehatan ditunda pelaksanaannya dan akan dikaji kembali dengan melibatkan organisasi profesi (IDI) dan stake holder terkait," ujarnya dalam keterangan persnya yang diterima Gatra.com (27/7/2018).

 

PB IDI, lanjut Ilham, tetap akan mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan pelayanan yang sesuai standar. "Dengan situasi saat ini, Pemerintah mestinya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, mutu layanan, dan keselamatan pasien, demi terwujudnya masyarakat sehat sesuai visi misi Nawacita." katanya.

 

Pernyataan IDI dikeluarkan karena 2 hari sebelumnya muncul keterangan dari BPJS Kesehatan. Per 25 Juli l2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi , yaitu berupa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

 

Terbitnya peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

 

“Kebijakan 3 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan ini kami lakukan, untuk memastikan peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keberlangsungan Program JKN-KIS.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat dalam siaran persnya yang diterima Gatra.com (25/7/2018).

 

Tiga peraturan ini sempat mengundang kontroversi lantaran disebutkan bahwa pelayanan fisioterapi, persalinan normal, dan katarak tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Bahkan DPR berniat memanggil Direksi BPJS Kesehatan. Namun, isu tersebut dibantah BPJS Kesehatan. 

 

“Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” kata Nopi menegaskan kala itu.


Editor: Aries Kelana

 

Aries Kelana
28-07-2018 10:42