Main Menu

Defisit Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan Lakukan Efisiensi Anggaran

Annisa Setya Hutami
02-08-2018 21:38

Pelayanan BPJS (GATRA/Ardi Widi Yansah/yus4)

Jakarta, Gatra.com- Adanya lonjakan peserta dari sisi pelayanan membuat BPJS Kesehatan perlu melakukan efisiensi anggaran. Ditambah lagi kondisi sedang defisit dalam hal jaminan sosial. Sehingga akan dilakukan pengaturan mengenai pembiayaan bagi operasi katarak, rehabilitasi medis, dan bayi baru lahir. Meskipun begitu, hal tersebut mendapat tanggapan penolakan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Dikarenakan membatasi ruang gerak dokter melakukan tindakan medis.

"Itu kan yang mengatakan IDI. Silahkan ditanyakan. Kalau dari BPJS, kita melihat kondisi. Operasi katarak itu berbiaya tinggi, dilihat juga dari hitungan peserta. Penerapannya juga seperti yang ditakutkan oleh masyarakat. Contoh saja ketika ada peraturan e-ktp tidak boleh difotocopy. Itu tertentu saja," ujar Deputi Direksi Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief pada acara Bincang Media pada Kamis ( 2/8).

Ia menuturkan tidak benar bahwa BPJS menurunkan mutu dan standar. Hanya saja membuat standar untuk menyelamatkan program JKN. Kualitas pelayanan tetap akan berjalan semestinya. Hitungan nilai premi juga belum hitungan aktuaria.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan pendanaan berasal dari APBN dan iuran peserta. Pembuatan peraturan dilihat dari pelaksanaannya dan jenisnya. Peraturan direktur merupakan bentuk kebijakan internal. Muncul karena peraturan pemerintah.

"Kenapa muncul peraturan seperti itu. Kelahiran sudah dibayar penuh. Namun kalau Air Susu Ibu ( ASI) ngga keluar, bayar lagi. Ini yang tidak boleh. Pengobatan katarak menggunakan obat paling mahal agar dibayar lebih oleh BPJS. Hal- hal ini menghamburkan uang negara," katanya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Pengamat Asuransi Kesehatan, Chazali Situmorang. Ia menjelaskan keberadaan BPJS sebenarnya seperti dipaksakan. Urusan pembiayaan seharusnya dengan asosiasi dan negosiasi dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes).

" BPJS itu mandatori, diatur Undang-Undang (UU). Perab sebagai penerima dan operator. Apakah sudah efisien? Mana rencana bisnisnya. Perangkat aturan juga ada 11 masih harus selesai," tegasnya.


Reporter: Annisa Setya Hutami ( ASH )

Annisa Setya Hutami
02-08-2018 21:38