Main Menu

BPJS Kesehatan dan Korlantas Polri Teken Kerjasama Pemanfaatan Data Kecelakaan Lalulintas Online

Aries Kelana
22-08-2018 08:54

Kerjasama BPJS Kesehatan dan Korlantas (Dok. BPJS Kesehatan/re1)

Jakarta, Gatra.com -- Untuk meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan administratif kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada kasus kecelakaan lalu lintas, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan bekerjasama dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas).

Bentuk kerjasamanya adalah pemanfaatan data online kasus kecelakaan lalu lintas. Pemanfaatan data ini diharapkan akan mempercepat proses administrasi penjaminan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS. Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini adalah pemanfaatan data kecelakaan lalu lintas online dan sosialisasi Program JKN-KIS.

“Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatkan keakuratan data kecelakaan lalu lintas dan mempercepat proses administrasi pada kejadian kecelakaan lalu lintas khususnya bagi peserta JKN-KIS,” ujar Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A Rusady saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korlantas tentang Pemanfaatan Data Online Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Soeprapto, Jakarta Pusat (21/08).

Dalam rilisnya yang diterima Gatra.com (21/8/2018), Maya menjelaskan, Korlantas akan memberikan askes pada sistem online untuk data elektronik kecelakaan lalu lintas termasuk data Laporan Polisi. Korlantas juga akan menerima pengaduan yang diduga kecelakaan lalu lintas tunggal dan/atau kecelakaan lalu lintas lainnya dari masyarakat maupun dari BPJS Kesehatan dan menerbitkan Laporan Polisi yang merupakan salah satu syarat penjaminan bagi layanan Program JKN-KIS.

Dalam perjanjian kerjasama ini, Korlantas juga siap mendukung sosialisasi Program JKN-KIS khususnya terkait dengan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial, serta peraturan pelaksanaan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Program JKN-KIS.


Editor: Aries Kelana

 

Aries Kelana
22-08-2018 08:54