Main Menu

ARSADA: Waspada Lonjakan Jumlah Pasien

Nur Hidayat
04-09-2013 17:46

Jakarta, GATRAnews - Menyambut pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang segera direalisasikan mulai awal 2014 nanti, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) seluruh Indonesia menyelenggarakan Seminar Pramunas VI dan Munas VI di Hotel Swiss Belhotel, Jakarta, Selasa (3/9). Seminar ini berusaha mencermati serta mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin. Tema ini dianggap sangat penting sebagai langkah antisipasi aktif menghadapi permasalahan pada pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional kelak.

 

Seperti diketahui, selama ini program pelayanan kesehatan bagi warga miskin seperti Jamkesmas, Jamkesda, KJS, Askeskin dll menyimpan permasalahan yang sangat kompleks. Jika tidak segera dicari solusinya akan memporak porandakan pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosinal Nasional (SJSN). "Seminar Pramunas Arsada ini berusaha mengurai dampak tekanan pemerintah, masyarakat dan media massa terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional," tutur Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof.DR.Iwan Dwiprahasto,Sp FK yang bertindak sebagai salah satu pembicara. Iwan menjelaskan betapa seriusnya dampak berbagai tekanan tersebut terhadap pelaksanaan etika medis dan keselamatan pasien.

 

Lonjakan pasien menurunkan kualitas layanan

Lonjakan jumlah pasien Jamkesmas terjadi sangat signifikan sehingga pada beberapa rumah sakit mencapai lebih 200% berdampak langsung terhadap lonjakan beban kerja medis dan paramedis yang tidak diantisipasi secara langsung akan menurunkan kualitas pelayanan. Kontak antara dokter dengan pasien yang idealnya minimal 13 menit seringkali hanya bisa tercapai 5-10 menit, bahkan pada saat visite pasien, seringkali kurang dari 5 menit. "Hal tersebut secara langsung bisa berdampak terhadap ketepatan pemeriksaan fisik, ketepatan diagnosa dan ketepatan terapi. Akhirnya pelanggaran etika dan malpraktek menjadi sangat rentan," tutur Iwan.

 

Sementara itu, Sekretaris  Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (Makersi), Dr Sintak Gunawan, MSc, menambahkan bahwa pelanggaran etika profesi tidak bisa serta merta ditimpakan hanya pada profesi yang bersangkutan. "Manajemen rumah sakit bahkan pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit juga harus bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan," katanya. Mulai dari SDM yang harus tersedia. peralatan, serta rumah sakit yang belum bekerja secara efisien.

 

Seminar ini juga menghadirkan jurnalis Tri Haryono (kepala desk humaniora) yang memaparkan kondisi yang mempengaruhi pemberitaan buruk media masa tentang rumah sakit dan kiat untuk mengatasinya. Tri menjelaskan seringkali pemberitaan buruk justru karena kemampuan komunikasi pihak rumah sakit selain diakui bisa juga karena kurangnya pemahaman wartawan terhadap permasalahan teknis di rumah sakit. Besok pagi selama 3 hari Munas Arsada akan berusaha mencari solusi agar tiga aspek utama dalam pelayanan kesehatan, yaitu kualitas pelayanan yang terstandar, akses terhadap pelayanan dan cost yang murah dapat berkombinasi dengan baik. Karwna kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia. (*/Nhi)

Nur Hidayat
04-09-2013 17:46