Main Menu

BPJS Mendapat Rapor Biru di Perjalanan Paruh Tahun

Nur Hidayat
17-08-2014 21:50

Setelah berjalan tujuh bulan, BPJS Kesehatan terbukti mendapat respons positif dari masyarakat. Hasil penilaian UKP4 menunjukkan lembaga ini mendapatkan nilai plus. Pembenahan terus dilakukan baik di sisi administrasi kepesertaan maupun pelayanan di fasilitas kesehatan.

 

Jakarta, GATRAnews - Ungkapan sinis orang miskin dilarang sakit, lantaran tingginya biaya pengobatan, rasanya sudah mulai dikikis. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan di berbagai level sosial masyarakat. Salah satu upaya itu dengan menghadirkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Badan hukum publik yang berjalan optimal sejak 1 Januari 2014 ini ditugaskan khusus oleh undangundang untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia ini.

 

Evaluasi UKP4

Dalam perjalanan lebih dari setengah semester, lembaga ini telah melakukan banyak hal. ‘’Kalau kita bicara evaluasi, mengacu kepada hasil evaluasi UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan),’’ kata Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan.

 

Menurutnya, ada lima hal yang menjadi indikator penting dalam proses evaluasi ini. Pertama, jumlah kepesertaan. Target yang ditetapkan tahun 2014 sebanyak 121,6 juta peserta. Kedua, klaim pembayaran ke rumah sakit. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat (awareness). Keempat, penanganan keluhan (complaint handling). Terakhir, usulan untuk perbaikan atau pembenahan regulasi. ‘

 

’Alhamdulillah, sejauh ini dari lembaga UKP4 ini kami dinilai biru. Ini berarti sebagian besar dari apa yang ditargetkan telah tercapai di atas 100%,’’ ujar Fachmi Idris lagi. Menurutnya, untuk jumlah kepesertaan dari target yang ditetapkan 121,6 juta tadi, sampai Juli sudah tercapai sebanyak 125,6 juta peserta. Artinya melebihi dari target.

 

Poin berikutnya, menurut Fachmi, terkait dengan klaim kepada rumah sakit, sering diberitakan bahwa ada kesulitan pembayaran pada rumah sakit. ‘’Perlu kami luruskan bahwa kita memiliki rumus N-1. Artinya, bahwa bila ada sebuah rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan di bulan Juni, rumah sakit harus sudah menagihkan pada awal bulan Juli. Setelah tagihan diterima lengkap, BPJS Kesehatan harus sudah membayar tagihan tersebut paling lambat 15 hari sejak tagihan diterima,’’ kata Fachmi lagi.

 

“Jadi, kalau ada berita yang menyatakan BPJS tidak membayar klaim, itu berita yang salah.” Ketiga adalah menyangkut sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, saat ini sudah dilakukan berbagai saluran sosialisasi, antara lain melalui media televisi, radio, koran, dan pemberian informasi langsung.

 

Untuk Sosialisasi ini secara keseluruhan akan dinilai UKP4 pada akhir tahun. Meskipun demikian, tanpa diduga atau direkayasa, BPJS Kesehatan mendapat penghargaan dan penilaian positif dari pihak ketiga yang independen. Poin keempat, yang menyangkut penanganan keluhan (complaint handling) telah dilakukan berbagai cara lewat saluran telepon (call center) 500400.

 

Call center ini dapat diakses selama 24 jam. Kemudian, penanganan. keluhan juga dapat dilakukan melalui website. Menurut Fachmi, penilaian dari UKP4 pada poin ini 75-100%. Ini berarti nilainya hijau. Terakhir, menyangkut regulasi. Pihaknya sudah mengajukan usulan satu perubahan peraturan pemerintah. ‘’Kami melihat ada PP yang perlu perbaikan. Antara lain PP tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI),’’ ujarnya.

 

Terus berbenah Fachmi mengaku bersyukur atas perkembangan BPJS Kesehatan sekarang ini. Penghargaan dari lembaga kredibel seperti Markplus berupa Gold Champion Of Indonesia WOW Brand Award 2014. ‘’Rasanya kita sudah on the right track. Tentu (meskipun demikian) kita harus melakukan penyempurnaan,’’ kata Fachmi lagi.

 

Sejak awal pembentukannya, 1 Januari 2014, animo peserta sangat tinggi. BPJS Kesehatan mengantisipasi dengan membuka pendaftaran di saat libur tahun baru dan tetap membeludak. Agar tak lama menunggu, pembenahan pun dilakukan. Untuk pendaftaran cepat calon peserta BPJS Kesehatan bisa mendaftar lewat website.

 

Pendaftaran di website ini diibaratkan jalur khusus, seperti check in di pesawat, sudah ada loket khusus untuk reservasi. Meski diakui Fachmi bahwa tidak semua masyarakat sudah melek internet. Dalam konteks sosialisasi pula, Fachmi mengaku gembira karena masyarakat sudah saling berbagi informasi.

 

Melalui jejaring sosial, informasi pendaftaran pun kerap muncul. ‘’Bahkan saya juga termasuk yang ditawari untuk menjadi peserta,’’ ujarnya sembari tertawa. Untuk memudahkan pembayaran Iuran, melalui instruksinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan secara khusus Bank BRI sebagai salah satu service point BPJS Kesehatan. Ini karena Bank BRI ada di setiap kecamatan sehingga memudahkan peserta untuk membayar iuran.

 

Selain Bank BRI, peserta BPJS Kesehatan juga bisa membayar iuran di Bank Mandiri dan Bank BNI. Terkait pelayanan di rumah sakit, BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya di antaranya bridging system, yaitu penggunaan fasilitas IT (web service) yang memungkinkan dua sistem yang berbeda pada saat bersamaan mampu melakukan dua proses tanpa adanya intervensi satu sistem dengan sistem yang lain secara langsung.

 

Dengan adanya bridging system ini proses antrean menjadi lebih cepat. Bridging system memangkas waktu tunggu lebih cepat dua jam dari sebelumnya karena registrasi peserta hanya melalui satu pintu. Saat ini rumah sakit yang bergabung dengan program BPJS Kesehatan ini mencapai 1.551 buah.

 

Semua rumah sakit pemerintah wajib menerima peserta BPJS Kesehatan. Untuk rumah sakit swasta, sudah ada lebih dari 900 rumah sakit bergabung di program ini. Artinya lebih dari 50% provider BPJS Kesehatan adalah rumah sakit swasta.

 

Buat rumah sakit swasta ini ada captive market,’’ ujar Fachmi. Meskipun demikian, tidak semua rumah sakit bisa bergabung. Rumah sakit harus mendapatkan akreditasi dari lembaga terkait. Selain itu, ada beberapa rumah sakit yang masih dalam proses administrasi.

 

Untuk terlibat dalam program ini ada juga rumah sakit swasta yang menunggu perkembangan untuk bergabung. Fachmi mengakui bahwa program ini sangat membantu banyak orang. Sudah banyak orang yang memanfaatkan keuntungan dari program ini. BPJS Kesehatan memiliki visi: Cakupan Semesta 2019, yang berarti paling lambat pada 1 Januari 2019 nanti seluruh rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan dalam naungan BPJS Kesehatan. 


Editor: Nur Hidayat

 

Nur Hidayat
17-08-2014 21:50