Main Menu

JIP: Awas Mafia Obat HIV/Aids Dibalik Wacana obat ARV Berbayar

Hendry Roris P. Sianturi
30-11-2016 23:28

Jakarta, GATRAnews – Pemerintah akan menerapkan skema terapi Antiretroviral Berbayar (ARVB) pada penderita HIV/AIDS (ODHA). Kebijakan ini akan berbenturan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1190/Menkes/SK/X/2004 tentang Pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Obat Anti Retroviral (ARV) untuk HIV/AIDS.

 

Dalam regulasi tersebut, pemerintah wajib menyediakan obat ARV secara gratis bagi ODHA melalui rumah sakit rujukan yang ditetapkan Menteri Kesehatan. “Pemerintah akan sulit mengontrol dua skema. Satu skema saja (ARV bersubsidi) masih banyak kelemahannya,” kata Program Manager Jaringan Indonesia Positif (JIP), Doddy Parlinggoman kepada GATRAnews, Selasa (29/11).

 

Doddy mengkhawatirkan skema ARVB akan melahirkan mafia ARV untuk memperoleh keuntungan besar. Pasalnya, Doddy menemukan ada apotek di Jakarta yang menjual bebas obat ARV tanpa resep dokter. “Padahal dilarang. Ada oknum sengaja menjualbelikan obat subsidi karena memahami 'permainan' ARV berbayar dan ARV bersubsidi,” ujarnya.

 

Menurut Doddy, pembentukan skema ARVB juga akan menimbulkan perbedaan pelayanan terapi antara ARV subsidi dengan terapi obat ARVB. “Dikarenakan adanya skema berbayar dan petugas layanan akan cenderung mementingkan pasien berbayar dibandingkan yang bersubsidi,” ujarnya.

 

Doddy juga menilai, penerapan ARVB akan menggiurkan bagi perusahaan pemasok ARV. Akibatnya, produksi obat ARV subsidi akan menurun. “Strateginya, sudah terbatas ketersediaan ARV, stock out dan kadaluarsa ARV, maka akan mengarahkan pengguna ARV bersubsidi menjadi berbayar,” katanya.

 

Oleh karena itu, JIP mendesak pemerintah menghentikan rencana penerapan skema ARVB karena akan menciptakan permasalahan baru dalam penanganan HIV/Aids di Indonesia. “Selidiki dan bongkar oknum yang menyalahgunakan wewenangnya terkait obat ARV karena sudah mempermainkan kesehatan sebagai barang bisnis,” katanya.

 

JIP juga meminta agar pemerintah mencabut perizinan produsen obat yang dengan sengaja merusak sistem Good Corporate Governance (GCG) tata pelaksanaan terapi HIV/Aids. “Menindaklanjuti temuan di lapangan terkait ARV yang dijual secara bebas tanpa izin dan tidak menggunakan resep,” katanya.

 

Wacana ARVB menyerbak tak kala Kementerian Kesehatan melakukan lokakarya dengan para ahli untuk membahas skema ARVB di Hotel Akmani Jakarta, 9 dan 10 November 2016. “Bahkan sudah ada konsultan yang disewa untuk melakukan penelitian dan melakukan wawancara awal,” kata Doddy.

 

Berdasarkan laporan Kemenkes hingga Maret 2016, pemerintah baru dapat mendiagnosis Odha sebanyak 276.511 penderita, 198.219 orang dengan HIV dan 78.292 orang dengan Aids.

 

Dari 276.511 Odha, pemerintah baru mampu melakukan terapi ARV subsidi atau gratis kepada 65.825 orang. Sementara estimasinya, ada 690.000 orang terinfeksi HIV/Aids, yang masih belum bisa ditemukan oleh klinisi dan pemerintah.

 

Tahun 2016, pemerintah telah mengalokasikan Rp. 782 milyar dari APBN untuk subsidi obat ARV kepada 65.825 Odha. Anggaran tersebut digelontorkan untuk tingkat kecukupan stok ARV selama 18 bulan. Selain APBN, pemerintah juga mendapat bantuan dana Global Fund untuk pengadaan ARV di Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp 17 milyar.

 

Tahun 2017 diprediksi pengadaan ARV akan mengeluarkan Rp 1,3 trilyun untuk 138 ribu Odha. Lalu, muncul pertanyaan, sampai kapan negara mampu mensubsidi penuh ARV untuk Odha?


Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: Dani Hamdani

Hendry Roris P. Sianturi
30-11-2016 23:28