Main Menu

BPJS Belum Menanggung Pengobatan Difteri

Annisa Setya Hutami
12-12-2017 11:18

Petugas sedang mendistribusikan vaksin difteri. (GATRA/ASH/AK9)

Jakarta, Gatracom - Kejadian luar biasa (KLB) wabah difteri membuat pemerintah melakukan langkah cepat. Kementerian Kesehatan menggelontorkan sejumlah dana untuk alokasi vaksin ORI (Outbreak Response Immunization) untuk pencegahan yang lebih luas.


Saat ini Indonesia hanya memproduksi vaksin dan belum mampu menciptakan serum untuk difteri. Sehingga untuk pengobatan menggunakan Anti Difteri Serum (ADS) import. Ini yang membuat dana menjadi besar.

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek, biaya ADS mencapai Rp 4 juta per itemnya. Melihat jumlahnya, belum ada keputusan siapa yang akan menanggung biaya ini.

“Biaya cukup banyak untuk masalah difteri. Bukan hal mudah untuk mendapatkan anggaran. Jangan sampai ada penolakan pasien ORI. Kalau sudah terkena, biaya lebih lagi,” kata Menkes.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmadi Priharto mengatakan, ketika diberi surat pemberitahuan KLB, BPJS tidak mau menanggung biaya difteri. Selama ini masih menggunakan dana dari Pemda DKI yang dikhususkan untuk Kejadian Luar Biasa (KLB). Total dana keseluruhan di DKI Jakarta sebesar Rp 35 milyar.

Khusus untuk ORI, dananya berasal dari biaya operasional puskesmas untuk UKM. Jumlahnya berbeda-beda setiap daerah berdasarkan jumlah penduduk. Bila penduduknya banyak, maka akan lebih besar pula dana yang diberikan kepada wilayah.

“Setiap daerah penerima kisarannya berbeda. Contohnya  Cengkareng dengan jumlah penduduk 570 ribu. Jumlah tersebut dikali Rp 6.000 dari dana kapitasi. Jadi dapat Rp 2 milyar setiap bulannya. Untuk ORI tergantung, ada biaya penyuluhan juga, petugasnya dan dana operasional puskesmas,” ucap Koesmadi, di Jakarta, Selasa (12/12).


Reporter: ASH
Editor: Arief Prasetyo

Annisa Setya Hutami
12-12-2017 11:18