Main Menu

Izin Edar Albothyl Dibekukan, Komisi IX Apresiasi BPOM

Wem Fernandez
17-02-2018 10:56

Ilustrasi (GATRA/FT02)

Jakarta, Gatra. com - Langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dengan tegas membekukan izin edar Albothyl dalam bentuk cairan obat luar konsentrat mendapat apresiasi dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

 

Sebagaimana diketahui, Badan pengawas obat dan Makanan telah mengeluarkan pernyataan menyangkut peredaran Albothyl. Dalam Surat klarifikasinya, BPOM menyatakan albothyil yang selama ini dikenal sebagai obat bebas terbatas berupa cairan obat luar yang mengandung policresulen konsentrat dan digunakan untuk hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan  serta penggunaan  pada kulit, telinga, hidung, tenggorokan (THT), sariawan, gigi dan vaginal (ginekologi) ternyata memiliki efek samping.

 

“BPOM RI membekukan izin edar Albothyl dalam bentuk cairan obat luar konsentrat hingga perbaikan indikasi yang diajukan disetujui. Untuk produk sejenis akan diberlakukan hal yang sama,” tulis BPOM.

 

Pembekuan izin edar Albothyl dilakukan setelah dalam kurun waktu dua tahun terakhir, BPOM menerima 38 laporan dari profesional kesehatan yang menerima keluhan dari pasien terkait efek samping obat Albothyl untuk pengobatan sariawan.  Mereka mengalami efek samping serius berupa membesarnya  sariawan dan berlubang hingga menyebabkan infeksi (noma like lession).

 

BPOM kemudian bekerjasama dengan ahli farmakologi dari universitas dan klinisi dari asosiasi profesi terkait untuk melakukan pengkajian aspek keamanan obat yang mengandung policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat. Hasilnya, diputuskan Albothyl tidak boleh digunakan sebagai hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan serta penggunaan pada kulit (dermatologi); telinga, hidung dan tenggorokan (THT); sariawan (stomatitis aftosa); dan gigi (odontologi).

 

BPOM juga meminta produsen albothyl dan cairan sejenisnya seperti PT Pharos Indonesia untuk menarik produknya dari pasaran, selambat-lambatnya satu bulan sejak dikeluarkannya surat BPOM.

 

Menurut wakil ketua DPR Saleh Partaonan Daulay, dengan banyaknya temuan mengenai obat dan kosmetik yang berbahaya, bisa jadi masih banyak obat dan kosmetik berbahaya yang beredar di masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap BPOM dapat meningkatkan kinerjanya khususnya dalam pengawasan.

 

Saleh sendiri mengapresiasi proses penambahan satu deputi di bawah kepala BPOM yaitu deputi penindakan yang diharapkan dapat menindak dan juga membina produsen agar menjaga mutu dan kualitas produksinya. “Mungkin ini salah satu cara BPOM menunjukkan kinerjanya dengan deputi barunya. Semoga tidak hanya di awal ini saja dan dapat berlanjut untuk seterusnya,” kata Saleh.

 

Dalam pembekuan izin edar Albothyl, politisi PAN ini juga meminta agar BPOM mengedepankan transparansi. Dengan kata lain, BPOM perlu melakukan uji klinis yang terbuka dan transparan yang dapat dilihat semua orang, terutama mereka yang bergerak di bidang ini.  “Ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan bagi produsen obat di Indonesia. Kalau mereka salah, memang harus diberi sanksi dan hukuman. Namun jika mereka tidak salah, mereka juga berhak mendapat perlindungan. Jadi kita fair dalam melihat kasus seperti ini,” tutup Saleh. 

 


 

Reporter : Wem Fernandez

Editor: Hendri Firzani 

Wem Fernandez
17-02-2018 10:56