Main Menu

IGJ Tekan Pemerintah Untuk Menolak Perpanjangan Paten Pabrik Obat

Aries Kelana
03-09-2018 20:28

Indonesia for Global Justice (IGJ). (Dok.IGJ/RT)

Jakarta, Gatra.com -- Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta pemerintah untuk menolak permintaan pabrik obat untuk memperpanjang paten. Surat permintaan tersebut akan disampaikan LSM bidang ekonomi dan sosial ke Sekretariat Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis nanti (6/9). Itu diungkapkan Lutfiah Hanim, peneliti senior IGJ pada saat kunjungan ke gatra.com, Kalibata, Jakarta Selatan, hari ini (3/9).

"Jika permintaan itu diterima, maka semua pabrik obat pemilik paten, termasuk yang berasal dari Amerika Serikat, pasti akan memberlakukan ketentuan yang sama," kata Lutfiah.

Lutfiah menceritakan bahwa pekan lalu terjadi perundingan di Yogyakarta, antara pemerintah dengan EFTA (European Free Trade Association). EFTA adalah organisasi di luar Uni Eropa, di antaranya Swiss dan Norwegia. Swiss merupakan salah satu negara yang memiliki sejumlah pabrik obat, seperti Roche dan Novartis. Mereka menyoal soal hak paten dan pengurusan perijinan obat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Perundingan tersebut sudah berlangsung beberapa kali. Tapi, "Sampai sejauh ini, info yang saya dapat belum mencapai keputusan final," ujarnya.

Menurutnya, meminta agar masa paten di Indonesia diperpanjang dari 20 tahun menjadi di atas itu. "Mereka bilang proses perijinan obat baru di BPOM terlalu lama, sehingga mempersingkat masa paten di sini," katanya. Untuk itu pihaknya, meminta diperpanjang masa paten, dimulai dari keluarnya ijin dari BPOM. 

Selain itu, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, juga dinilai lamban dalam pemrosesan hak paten.

Usulan lainnya, pabrik farmasi meminta agar setelah masa patennya habis, perusahaan obat yang akan memproduksi versi generik dilarang membuat dan menjualnya sampai beberapa tahun setelah masa patennya habis atau patennya sudah tidak berlaku lagi. "Ini kan sama saja pabrik obat ingin memonopoli penjualan hingga beberapa tahun setelah tak ada paten," tegasnya.

Karuan saja ini memberatkan dan tidak adil. Pasien tak akan bisa mendapatkan obat yang lebih murah dalam beberapa tahun setelah paten habis. Padahal mereka membutuhkan obat tadi demi kelangsungan hidupnya. 

Selama ini pasien meminta bantuan dari pemerintah untuk menyediakan obat murah yang diimpor dari India yang masih memiliki paten. "Perusahaan dari India mendapat ijin dari originatornya untuk menjualnya dalam bentuk generik," ucapnya.


Editor: Aries Kelana

 

Aries Kelana
03-09-2018 20:28