Main Menu

KPK Perlu Memperkuat Kepolisian dan Kejaksaan

Arif Prasetyo
08-09-2015 06:03

Dr. Reda Manthovani, SH,.LLM (dok. Gatra/Karvarino)

Jakarta, GATRAnews - Di Istana Negara, Selasa 1 September 2015 kemarin, Presiden Joko Widodo resmi menerima delapan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari panitia seleksi capim KPK. Kedelapan nama itu adalah Saut Situmorang, Surya Candra, Alexander Mareata. Berikutnya, Brigjen Pol. Basriah Panjaitan, Agus Raharjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Laode Muhammad Syarif.

 
Nantinya, kedelapan nama itu, plus dua nama yang sudah lolos seleksi capim KPK sebelumnya, yakni Busyro Muqqodas dan Robby Arya Brata akan menjalani uji kelayakan di DPR untuk dipilih lima pimpinan KPK. Yang menarik dari kesepuluh kandidat pimpinan KPK itu, hanya ada satu nama berasal dari institusi Polri yakni, Brigjen Pol Basriah Panjaitan. Sementara, tidak ada satu nama pun yang berasal dari institusi Kejaksaan
 
Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan KPK yang memiliki kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan.
 
UU juga menjelaskan bahwa KPK dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu KPK juga difungsikan untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism) dan sebagai supervisor Kepolisian dan Kejaksaan.


Dalam mendukung amanah UU itu, KPK diberikan tugas untuk melakukan: 1) Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, 2) melakukan supervisi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, 3) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, 4) melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan 5) melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.
 
Untuk dapat melaksanakan amanah UU, maka sudah sepantasnya dalam unsur pimpinan KPK terdapat pimpinan yang berlatar belakang Jaksa atau Polisi, mengapa? KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan. Keberhasilan KPK dalam melaksanakan kedua tugas ini adalah dengan mempererat hubungan kerja antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga terdapat sinergitas antara ketiga lembaga tersebut.
 
Secara psikologis aparat Kepolisian dan Kejaksaan akan merasa lebih senior dari KPK dan akan merasa lebih hebat kemampuannya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Untuk menghilangkan rasa senioritas dan perasaan lebih hebat itu, maka perlunya pimpinan KPK dari Kepolisian dan Kejaksaan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga aparat Kepolisian dan Kejaksaan akan merasa nyaman dikoordinir dan supervisi oleh senior mereka.

Namun pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan supervisor dalam pemberantasan korupsi belum dapat dilakukan oleh KPK. Padahal sudah pernah dirintis pada masa KPK jilid I. Taufiqurahman Ruki (perwakilan dari Kepolisian) dan Tumpak Hatorongan Pangabean (perwakilan dari Kejaksaan) sering melakukan koordinasi dan supervisi ke Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi kebiasaan itu nyaris tak terdengar dan seolah terhenti.

Mekanisme kerja KPK yang mengedepankan penindakan dan memposisikan diri sebagai kompetitor yang marak dengan kilatan blitz dan lampu sorot kamera televisi akan mengabaikan fungsi koordinasi, supervisi dan bahkan terkesan “melecehkan” institusi penegak hukum lainnya.




Masyarakat yang keberatan terhadap peserta tes capim KPK yang berlatar belakang Jaksa dan Polisi harus memahami bahwa peran utama KPK yang diatur dalam UU adalah sebagai Koordinator/Supervisor dan menjadikan fungsi penindakan sebagai pemicu serta pemberdayaan institusi dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Namun harus ditegaskan bahwa mekanisme koordinasi yang dilakukan tidak untuk “mengamankan” aparat Kepolisian dan Kejaksaan yang terlibat korupsi.

Melihat amanah UU KPK, maka perdebatan tentang tidak perlunya kehadiran Polisi dan Jaksa dalam pimpinan KPK sudah salah kaprah dan melenceng dari UU. Terlebih dalam Pasal 21 ayat (4) menyatakan: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.”

Dengan demikian secara ex-officio pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum, padahal penyidik dan penuntut umum merupakan profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan memiliki ijasah tersendiri. Sehingga unsur pimpinan kolegial KPK sudah selayaknya diisi oleh pimpinan yang memiliki kemampuan teknis penyidik dan penuntut umum.
 
Meniadakan capim KPK dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan akan menghambat pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK terhadap kedua institusi tersebut. Padahal tugas tersebut merupakan tugas utama KPK dalam membina dan membimbing Kepolisian dan Kejaksaan menjadi lebih baik dan bukan menjadi pesaing atau kompetitor bagi KPK.

Meniadakan capim KPK dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan akan memperlebar potensi terjadinya kembali perseteruan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan serta akan menyulitkan KPK memperlakukan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

KPK adalah milik rakyat dan tugasnya tidak hanya melakukan penindakan, tugas penindakan hanya sebagai trigger mechanism bagi Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga terwujudlah suatu lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang profesional, proporsional, transparan dan berintegritas menurut ukuran masyarakat.


Dr. Reda Manthovani, SH,.LLM
Doktor Hukum Pidana Universitas Indonesia
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Arif Prasetyo
08-09-2015 06:03