Main Menu

W.I.M. Poli: NEOLIB

Dani Hamdani
11-09-2015 10:40

W.I.M. Poli, Guru besar emeritus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar (dok GATRAnews/FB WIM Poli)

Jakarta, GATRAnews - Fasial Basri, ekonom yang pernah menjadi politikus, yang selalu mengkritik Pemerintah, kembali menyedot perhatian khalayak. Kali ini, ia menohok Presiden Jokowi dengan label neolib. Di lain waktu, mantan Wakil Presiden Budiono juga pernah dikotakkan dengan cap neolib. Sebuah cap yang acapkali merugikan posisi yang dilabeli.  

 


Lalu kita pun mulai menggeledah sana dan menelisik sini: makhluk apa sebenarnya neolib itu? Jawabannya hanya bisa ditemukan bila kita menoleh ke belakang.

 

Sepanjang sejarah pemikiran dan kebijakan ekonomi, muncul tarik-tambang antara dua kekuatan atau dua ''tangan'': kekuatan pasar, yang dinamakan ''tangan yang tidak kelihatan'' (invisible hand), dan kekuatan intervensi pemerintah, yang dinamakan saja ''tangan yang kelihatan'' (visible hand).

 

Tangan pertama dihubungkan dengan pemikiran abad XVIII dari Adam Smith (1723-1790), bapak ilmu ekonomi. Sedangkan tangan kedua dihubungkan dengan pemikiran John Maynard Keynes (1883-1946), ekonom besar abad XX. 

 

Dominasi kedua pemikiran tersebut silih berganti. Ketika invisible hand yang dominan, muncul gerakan untuk menampilkan visible hand, dan sebaliknya.

 

Salah satu gagasan yang muncul pada akhir 1980-an di kubu invisible hand adalah neoliberalisme, yang kini disingkat menjadi neolib. 

 

Dua tokoh yang gigih menerapkan neolib adalah Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Keduanya memang dikenal sebagai pemimpin dari partai konservatif. Mereka memang dihargai di eranya karena di bawah kepemimpinan mereka, ekonomi Inggris dan Amerika Serikat, memang sedang membaik.

 

Mereka memang menduduki tahta di saat yang bersamaan. Karena keduanya dari dua negara adidaya, kebijakannya merasuk jauh ke lembaga-lembaga dunia yang dikuasainya, khususnya World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF). Kedua badan ini lahir dari pemikiran Keynes, penggagas visible hand, pada 1944. Kedua lembaga itu kini justru menjadi senjata kubu invisible hand

 

Inti neolib dapat diungkapkan melalui Washington Consensus, sebuah konsensus Pemerintah AS dengan WB dan IMF, yang berkantor pusat di Washington.

 

Ada 10 butir konsensus. Intinya: meningkatkan peluang bekerjanya kekuatan pasar dan menghambat peluang bekerjanya intervensi tangan pemerintah. Inti tujuannya: terbukanya pasar di luar negeri (baca: negara-negara berkembang) bagi investasi AS, dan mengalirnya sumber daya alam yang murah dari luar negeri (baca: negara-negara berkembang) ke AS. Kedua tujuan itu akan terhambat jika pemerintah negara-negara yang dijadikan sasaran tembak menerapkan kebijakan visible hand. Senjata AS untuk menghadapi hambatan tersebut adalah WB dan IMF. 

 

WB dan IMF mengusahakan peningkatan pemberian pinjaman kepada negara-negara berkembang di bawah panji ''bantuan pembangunan''. Proyek-proyek yang dibiayai ada yang masuk akal, dan ada pula yang tidak masuk akal, tetapi dikesankan masuk akal dengan menggunakan model-model ekonometri yang canggih.

 

Jika ada pinjaman dikorupsi pemerintah negara peminjam, hal itu tidak digubris, bahkan sengaja dibiarkan. Yang penting, negara peminjam menjadi pengutang. Utang-utang semacam itu kini dikenal dengan nama ''utang najis'' (odious debt). Ketika utang-utang tersebut tidak dapat dilunasi, itulah saat yang tepat bagi IMF untuk tampil dengan ''bantuan penyelamatannya''. 

 

Syarat ''penyelamatan'' ialah negara peminjam harus menerapkan kebijakan ''penyesuaian struktural,'' yang dijabarkan ke dalam perjanjian yang dinamakan letter of intent (LOI), yang tidak lain adalah penjabaran Washington Consensus.

 

Ketika Indonesia mengalami krisis pada 1997, antara lain disebabkan oleh ''utang najis'', Presiden Soeharto harus menandatangani sebuah LOI pada 15 Januari 1998 di Jakarta, di depan Direktur Pelaksana IMF ketika itu, Michel Camdessus. Soeharto  membubuhkan tanda tangannya sembari Camdessus berdiri melipat tangan memperhatikan Soeharto.

 

Sebuah foto yang memberi isyarat penaklukan IMF terhadap Indonesia. Hasilnya: kesengsaraan rakyat Indonesia untuk waktu yang lama. Dan di situlah awal runtuhnya kerajaan kekuasaan Soeharto. 

 

Menyadari posisi ini, Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Mahathir Muhammad, bukan hanya bersuara kencang melawan WB dan IMF, melainkan juga mendeklarasikan perang kepada kedua lembaga keuangan dunia tersebut.

 

Seiring perjalanan waktu, Mahathir ternyata benar. Penolakan dan deklarasi perang Mahathir menyelamatkan ekonomi Malaysia hingga kini. Rakyat Malaysia boleh membusung dada, bukan merunduk-runduk kepada WB dan IMF.  


Penulis: W.I.M. PoliGuru besar emeritus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar 

KOLOM, Majalah GATRA, Nomor 45, Tahun XXI, Beredar Kamis, 10 September 2015

Dani Hamdani
11-09-2015 10:40