Main Menu

Siti Nurbaya: Kalau Keterlaluan, Kita Hajar! 

Dani Hamdani
22-10-2015 14:11

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (GATRA/Rifki M Irsyad)

Jakarta, GATRAnews - Kebakaran hutan dan lahan sebulan terakhir sungguh sangatlah mengganggu. Tak hanya soal kesehatan masyarakat, tapi juga merambah ke sektor ekonomi. Untuk mencegah hal ini berulang, pemerintah menggugat berbagai korporasi yang diduga terlibat.  

 

Ini untuk memberi efek jera dan menegakkan prinsip-prinsip penegakan hukum dan kesadaran lingkungan di Indonesia. Adanya vonis yang cukup berat atas kasus lingkungan hidup memberikan harapan bahwa ada perubahan cara pandang dalam menyikapi persoalan lingkungan. "Saya melihat ada evolusi di pengadilan lingkungan kita," kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

Selain penegakan hukum, pemerintah menjalankan skema pencegahan yang terstruktur dan mapan dalam menangani potensi kebakaran yang kerap berulang. Untuk mengetahui lebih mendalam upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan, wartawan GATRA Joni Aswira Putra, Hidayat Adhiningrat, dan pewarta foto Rifki M. Irsyad mewawancarai Siti Nurbaya di kediamannya, Minggu pagi pekan lalu.

Wawancara berlangsung santai, dengan didahului sarapan pagi. Petikannya: 

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan dengan menggugat korporasi yang diduga berperan. Namun, hal krusial lain seperti pemadaman api masih terkendala. Ada yang salah? 

Itu soal bagaimana menangani. Problemnya, kanal-kanal yang ada tertutup, tertimbun tanah, sekarang kita buka lagi. Gambar dari Jambi menunjukkan lahan gambut terbakar lima-enam meter, rongga-rongga di dalamnya terisi bara api. Benar-benar merah. Jadi, tak ada jalan lain harus dikasih air, padamkan dulu apinya. Baru kemudian kita bikin sistem kontrolnya.  

 

Gugatan KLHK terhadap korporasi tersebut lebih ke ranah pidana, perdata, atau administrasi? 

Sekarang kita dahului administrasi. Karena kita mengidentifikasinya dari areal terbakar. Kalau proses administrasi diidentifikasi harus diklarifikasi sama perusahaannya. Kita lihat di lapangan, kalau punya pabrik kita periksa pabriknya, kita cocokan temuan yang didapat.

Pidananya juga dijalankan, tapi paralel. Ada yang dilakukan kepolisian dan ada yang oleh Kementerian. Kalau perdata sedang didiskusikan. Sebab perdata ini susah, belum tentu menang kalau pidananya belum menang. Kalau kita atau polisi menang di pidana, baru perdatanya menyusul. 

 

Ada berapa korporasi yang masuk daftar rencana gugatan?

Banyak. Yang ditangani PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) ada sekitar 400 perusahaan. Yang lagi diproses 26, di tingkat penyelidikan. Kelihatannya, dua sudah naik ke tingkat penyidikan, keduanya itu di Kalimantan Tengah, perusahaan milik Singapura. Dari 26 itu ada delapan pelaku masyarakat dan terkait dengan aparat desa. Sementara pelaku perusahaan ada 18, di mana dua sudah naik di penyidikan. 

 

[quote width="450" align="left" border="red" color="blue" title="Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar"]Intinya kalau perusahaannya sudah keterlaluan baru kita hajar. Keterlaluan misalnya (kebakaran) 1.000 hektare. Percaya gak, ada yang kebakarannya sampai 19.000 hektare. [/quote] 

Bisa disebutkan perusahaan apa saja? 

Gini loh, waktu saya sebut 276 kasus yang baru teridentifikasi dan sekarang sudah 1.700 kasus, termasuk sektor perkebunan, HTI, HPH, reaksinya sudah sedemikian rupa, langsung di banned (ada boikot). Akhirnya kita mikir, kan kasian. Perusahaan baru diidentifikasi.  

 

Jadi sekarang? 

Ya, kita seleksi. Intinya kalau perusahaannya sudah keterlaluan baru kita hajar. Keterlaluan misalnya (kebakaran) 1.000 hektare. Percaya gak, ada yang kebakarannya sampai 19.000 hektare. 

 

Berdasarkan temuan Kementerian, berapa persen kebakaran hutan yang disengaja oleh perusahaan? 

Belum ketahuan. Kan baru diverifikasi. 

 

Bentuk sanksinya? 

Bisa pembekuan, pencabutan, dan teguran paksa. Pokoknya ada derajat-derajat sanksinya. Kalau dengan teguran keras tidak dibenahi, bisa sampai pada pembekuan dan pencabutan izin. Yang kena pembekuan itu ada tiga dan yang dicabut satu. 

 

Berarti KLHK punya instrumen penanganan dan penindakan pelanggaran? 

Sebetulnya iya. Kalau KLHK dia berfungsi baik lembaganya dan ditata baik, bisa ampuh. Ini lengkap. Hanya, belum pernah dilakukan saja, apalagi penindakan administratif baru pertama kali kita lakukan seumur-umur pemerintahan ini. 

 

Tanggapan Anda atas putusan kasasi MA yang mengabulkan gugatan pemerintah terhadap PT Kalista Alam, perusahaan pembakar hutan dengan denda Rp 366 milyar, dan denda Rp 5 juta per hari sejak ditetapkan? 

Itu adalah titik terang. Ini menunjukkan hakim agung memahami persoalan-persoalan lingkungan. KLHK sangat mengapresiasi dan mendapatkan harapan. Karena sebelumnya ada yang bebas di pengadilan dengan alasan sudah pernah di SP3 oleh polres. Kasusnya di Riau. Saya tanya alasannya sudah di SP3 oleh Polres, gak jelas kesalahannya. 

 

Kebakaran hutan Kalimantan (ANTARA/Adzwari Ridzki)
Kebakaran hutan Kalimantan (ANTARA/Adzwari Ridzki)

  

Sebelum vonis Kalista, ada kasus lain? 

Sebelumnya ada yang kena empat tahun. Kita gembira juga. Sebelumnya, ada yang kena. Kalau tidak salah managernya di vonis dua tahun. Sebelumnya lagi ada yang bebas pidana tapi dia kena denda Rp 1 milyar. Saya ikutin terus. 

 

Itu pertanda baik? 

Saya melihat ada evolusi di pengadilan lingkungan kita. Ternyata berjalan. Mahkamah Agung sedang mengkuti terus. Saya juga sudah kirimkan surat buat Komisi Yudisial, untuk beberapa kasus mohon dapat diikuti terus sambil disupervisi bagaimana jalannya persidangan-persidangan tentang lingkungan. Mudah-mudahan KY merasa ini penting. 

 

Apakah vonis Kalista dan beragam langkah gugatan membuat jera perusahaan pembakar hutan? 

Saya kira, vonis PT Kalista sudah bikin geger. Ternyata bisa dilakukan. Kalau melihat intention-nya atau proyeksi ke depan, memang akan ada proses-proses seperti ini seterusnya. Ya multidoor. Dari sisi pidananya, perdata, dan administratif. Yang administratif, sekarang juga sedang kita proses. Akan ada sanksi pembekuan dan pencabutan. 

Untuk mencegah kebakaran hutan berulang, apa ikhtiar Kementerian LHK? 

Kita bikin zonasi lindung, dan segera kita terapkan. Dari 1.967 juta hektare gambut, yang terbakar sampai 550.000 hektare. Sehingga gambut ini harus diberikan perhatian dan gambut itu yang membuat asapnya pekat. Kita sudah diskusi empat kali dengan para ahli. Mungkin dalam pekan ini finishing, sehingga awal November semua sudah bisa berjalan untuk pencegahan. Tidak bisa menunggu tahun depan.

Pencegahan lainnya membuat pedoman tata air. Gimana mau matikan kalau tidak ada air. Kanal-kanal dirapikan lagi. Banyak kanal mati di sana, harus dibuka lagi supaya airnya masuk. 

 

Cara pemadaman apa saja digunakan? 

Nah, macam-macam cara pemadaman kita ikuti. Kan ada dari darat dan dari udara, water bombing, 79 juta liter air yang dipakai untuk water bombing, 250 ton garam utk modifikasi cuaca. Saya juga minta Kalteng kembali disemai hujan buatan karena masih pekat. Tapi kita juga sedang konsentrasi menyiapkan pencegahannya. Kita sudah minta perusahaan untuk menyekat kanalnya. Mereka harus buat sumur-sumur bor dan embung-embung air. 


Laporan Utama Majalah GATRA, Nomor 51 tahun XXI, Beredar Kamis, 22 Oktober 2015

Dapatkan di Toko buku terdekat, di GATRA KIOSK, atau toko buku digital lain.  

Dani Hamdani
22-10-2015 14:11