Main Menu

Yusril: Bapaknya Ahok Saya Kenal

Dani Hamdani
28-02-2016 21:43

Yusril Ihza Mahendra (GATRA/dhn/Jongki Handianto)

Jakarta, GATRAnews - Belum pernah jadi kepala daerah, Yusril Ihza Mahendra yakin tak akan sulit memimpin Jakarta. Gagasan, dia sudah lama menyiapkan. Pengalaman di pemerintahan, dia pernah jadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) serta Menteri Sekretaris Negara. Berhadapan dengan kerasnya Ibu Kota, Yusril merasa tidak gentar. Saat jadi Menkumham, ia merasa sukses membenahi belasan penjara, miniatur kehidupan yang keras. 


Saat baru tiba di Jakarta, Yusril tinggal di kawasan kumuh di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. "Saya tinggal sama teman-teman setengah preman," katanya. "Sebagian teman Cina dari Belitung, tukang berantem, dan lain-lain," katanya.

 

Setelah kakaknya mengalahkan adik Ahok di Belitung Timur, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini akhirnya memenuhi tantangan untuk mengalahkan Ahok di Jakarta. 

 

Antusiame terlihat dari pimpinan teras PBB menjelang rapat di rumah Yusril, di Fatmawati Golf Mansion, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu siang, 20 Februari lalu. Kesediaan Yusril maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta memenuhi ketiadaan tokoh kuat di kalangan partai Islam.

 

Sebelum rapat, pengurus PBB dijamu makan siang masakan Yusril. Ada gulai nangka, sop ikan, ayam, dan ikan goreng. "Kami kalau makan di sini selalu dimasakin Bang Yusril," kata seorang pengurus. "Bang Yusril pergi sendiri ke pasar beli bumbu masakan." 

 

Berikut petikan wawancara Asrori S. Karni dan Purnawan Setyo Adi dari GATRA dengan Yusril di rumahnya, Sabtu itu. 

 

Bagaimana latar belakang keputusan Anda maju dalam bursa Pilgub DKI Jakarta? 

Ini tidak direncanakan sebelumnya. Saya sejak awal tidak bercita-cita menjadi gubernur. Saya mau fight maju sebagai presiden atau wakil presiden. Ada berita dari Belitung Timur, kompetisi saudara saya (Yuslih Ihza Mahendra) dengan adiknya Ahok (Basuri Tjahaja Purnama). Di semua survei, (adiknya Ahok) tidak mungkin dikalahkan. Hasilnya di luar prediks, abang saya menang.  

 

Waktu itu ada challenge dari Cyrus, tim mereka (Basuri). Ayo coba Pak Yusril maju di Jakarta. Saya tidak kenal Cyrus. Saya tidak menanggapi serius. Biarin aja jadi wacana. Rupanya di Jakarta ada gerakan. Dari parpol, LSM, mahasiswa, termasuk habaib. Kawan lain mengatakan, jangan. A.S. Hikam membuat analisis bahwa saya overcapacity menjadi gubernur, apa tidak sayang. 


Setelah saya pikir-pikir, kan saya punya rencana jauh ke depan (jadi presiden atau wapres). Menjelang peluncuran buku, tanggal 6 Februari, kawan-kawan bertanya benarkah saya akan maju. Saya bilang spontan, saya akan maju. 


Saya lihat, peta politik jadi berubah. Sebelumnya, Ahok tanpa saingan. Hasil survei seperti itu. Saya waktu itu belum muncul. Lalu gerakan-gerakan ini saya lihat agak masif di bawah. Saya sendiri sampai hari ini nggak punya tim dan nggak punya apa-apa. Kalau gini, kita bismillah. 

 

Peluncuran buku itu dirancang sebagai pengondisian? 

Buku itu dirancang jauh hari. Setahun yang lalu. Sehabis ulang tahun, tanggal 5 Februari, akan ada launching buku. Bahkan, Pak Mahathir Mohamad dirancang menyampaikan pidato. Cuma tiba-tiba Jumat itu anaknya dipecat oleh Nadjib. Pak Mahathir menyampaikan situasi tidak kondusif, dan tidak jadi datang. Nggak ada kaitan launching dengan gubernur dan sebagainya. Jusuf Kalla juga datang. Pejabat lainnya juga datang. Jadi, nggak mungkin. 

 

Anda juga baru bikin program "Catatan Yusril" di TVOne. Ini juga bagian kampanye? 

Nggak. Itu program sepanjang tahun. Dan bukan saya yang bayar. Malah saya yang dibayar Rp 10 juta. Mereka menyelenggarakan kegiatan itu habis 200 juta. Nyewa tempat, pegawai 30 orang, dan alat. Banyak orang bilang saya bikin acara. Orang saya dibayar. 

 

Anda spontan memutuskan maju jadi calon gubernur? Apa Anda sudah punya gagasan tentang Jakarta? 

Ya spontan saya katakan, saya maju. Walaupun begitu, bukan berarti saya tidak punya konsep tentang Jakarta. Kira-kira dua tahun lalu, di Twitter, saya pernah mengatakan gagasan tentang masa depan Jakarta. Idealnya, menurut saya, Pemerintah DKI itu dilikuidasi. Dibubarin aja. 

 

DKI lebih baik ditangani langsung pemerintah pusat. Presiden bisa melantik seorang menteri urusan Ibu Kota. Dengan tingkat menteri, dia bisa berkoordinasi sebaik-baiknya dengan Gubernur Jawa Barat dan Banten.

 

Kalau yang mimpin Jakarta Gubernur, mereka setara, jadi nggak pernah jalan. Padahal tidak mungkin Jakarta dibereskan tanpa kerja sama dengan dua provinsi ini. Seharusnya ada penanganan terintegrasi maju bersama. Kita harus membangun Jakarta bersama-sama dengan daerah sekitarnya. 

 

DPRD DKI juga dihapus? 

Anggota DPRD DKI nanti ditarik ke pusat. Kalau jumlahnya kebanyakan, bisa separuhnya. Nanti di DPR kita siapkan fraksi khusus Ibu Kota. Tiap hari menteri Ibu Kota berhadapan dengan mereka. Yang lain-lain tetap, ada wali kota, tapi tanggung jawab ke menteri, menteri langsung ke presiden. Saya yakin Ibu Kota bisa ditertibkan. Kuala Lumpur itu di bawah menteri. 

 

Kapan idealnya model itu direalisasikan? 


Ini nggak bisa segera. Harus transisi. Dalam masa transisi, mending saya gubernurnya. Jadi dalam lima tahun itu saya arahkan transisi pelan-pelan. Siapa tahu saya yang jadi presiden atau wapresnya, bisa terwujud Jakarta yang seperti itu. 


Macet jadi isu krusial Jakarta. Bagaimana komentar Anda? 

Kuncinya transportasi publik. Yang penting bukan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Tapi rapid train yang menghubungkan Jakarta dengan daerah sekitar. Katakanlah Jakarta sampai Cilegon. Kalau perlu sampai Ujung Kulon. Kemudian Bandung sampai Sukabumi. Jakarta sampai Cikampek. Itu akan membangun permukiman baru yang tidak jauh dari rel kereta api. Orang dijamin 15 menit dari Cilegon sampai Gambir dan selanjutnya bekerja. Pentingnya pemimpin di situ. Pemimpin bukan kerja, kerja, dan kerja. Pemimpin itu pemikir, policy and decision maker. Mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. 

 

Sampah juga masih jadi masalah. 

Sampah bisa dikelola dengan baik, tetapi tidak mungkin dikelola di Jakarta. Nggak ada tanahnya. Kerja sama dengan Jawa Barat. Diproduksi kompos. Hasil kompos digratiskan pada pemerintah Jawa Barat. Disana banyak petani sayur yang biasa mengelola sayuran untuk disuplai ke Jakarta. 

 

Tentang penertiban pemukiman liar, ada masukan? 

Saya mencoba pendekatan Jakarta yang humanistik. Bukan Jakarta yang keras dan beringas. Kita harus memenangkan hati rakyat. Bukan menguasai dan memaksa mereka dengan kekuatan. Ahok itu berpikirnya domain verklaring, negara menganggap semua tanah punya dia. Lalu kalau orang menempati tanah, saya tanya, "Lu menempati ini, suratnya mana, nggak ada pergi lu." Itu Ahok. Sejak dari Belitung Timur, polanya begitu. 


Saya setuju Kalijodo harus ditertibkan, pelacuran harus dilarang, itu prinsip, saya setuju. Tapi caranya bagaimana, sertifikat hanyalah salah satu cara yang membuktikan dia memiliki hak atas tanah. Tapi ada beberapa hukum adat yang berlaku.  

 

Kakek saya mulai berkebun kelapa sejak 1864. Sampai hari ini nggak ada surat-surat tanahnya. Kakek saya meninggal, dibagi anak-anaknya. Om-om saya meninggal, dikasih ke cucunya. Jadi satu kampung. Dari zaman Belanda, Belanda nggak berani sentuh. Kalau dia ganggu kakek saya, perang dia di kampung itu. 

 

Kakek saya pergi haji dua tahun sebelum Gunung Krakatau meletus. Tahun 1881. Dia pulang, orang sekampung nyembah. Belanda ketakutan. Zaman itu, orang pergi haji, 14 orang bikin perahu, nebang kayu di hutan, berlayar ke Mekkah. Begitu dia berangkat, sedekahan di kampung, karena dianggap sudah meninggal. 

 

Dua tahun kemudian pulang. Ngeri semua orang kampung. Nggak ada kompas dan radio kok bisa pulang. Disambut dengan sukacita, diagung-agungkan orang, diangkat jadi ulama, Belanda takut sama dia, karena kalau dibilang perang, habislah. 

 

Begitu Basuri (adik Ahok) jadi bupati, mau dicaplok tanah ini. Katanya ini tanah negara. Saya tulis surat kepada dia, bahwa tanah itu keluarga kakek saya, Tengku Zainal Abidin bin Haji Ahmad, anak Sultan Johor yang tinggal di tanah itu. Ini anak Sultan, jangan kau berani.  

 

Kok tiba-tiba Anda tega-teganya bikin panggung hiburan di situ, dengan alasan tidak punya surat-surat tanah. Belanda aja tidak berani nyentuh tanah itu, kok tiba-tiba Anda berani. Tanah di kampung itu ngga perlu pakai surat. 

 

Bagaimana relasi dengan Ahok? 

Baik-baik saja. Bapaknya Ahok saya kenal. Kakeknya juga saya kenal. Ahok baru keturunan kedua. Kakeknya datang dari Tiongkok. Kalau di Amerika, itu belum memenuhi syarat jadi presiden. Untuk anak imigran, harus keturunan ketiga. 


WAWANCARA, Majalah GATRA, No 17 Tahun XXII, Beredar Kamis, 25 Februari 2016

Dapatkan di toko buku terdekat, lewat GATRA KIOSK atau Toko Buku digital lain. 

Dani Hamdani
28-02-2016 21:43