Main Menu

Sri Mulyani: Tax Amnesty Bukan Satu Satunya Instrumen

Dani Hamdani
06-08-2016 11:17

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok Majalah GATRA)

Jakarta, GATRAnews - Kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mendapat tanggapan beragam. Di satu sisi, banyak pihak yang optimistis ia bisa membawa Indonesia keluar dari kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, ada juga pihak yang pesimistis Sri Mulyani bisa bertindak banyak. Khususnya dalam waktu dekat, dan di tahun anggaran 2016 ini. Apalagi kebijakan tax amnesty yang masih belum terlihat hasilnya. 

 

Karena itu, ada anggapan bahwa kebijakan yang paling mungkin dilakukan Sri Mulyani dalam waktu dekat ini adalah pengetatan anggaran pemerintah. Hal tersebut seolah mendapat pembenarannya, yang diisyaratkan oleh Sri Mulyani selepas acara sosialisasi pengampunan pajak di Hall D, Jakarta International Expo, Kemayoran, Senin pekan lalu.  

 

Berikut ini adalah petikan wawancara Sri Mulyani dengan wartawan, seperti dilaporkan Andi Anggana dari GATRA: 

 

Apakah tax amnesty bisa mengisi kekurangan APBN 2016 dan infrastruktur? 

Penerimaan dari tax amnesty untuk tahun ini tentu diharapkan bisa menambah kebutuhan finansial yang cukup besar untuk tahun anggaran 2016. [Namun] suasana ekonomi sebetulnya cukup tertekan dari sisi global, maupun dari harga komoditas yang menurun. Jadi, tax amnesty itu tujuan paling pentingnya ada dua.

 

Pertama, mengembalikan kepercayaan dan menambah basis pajak kita ke depan. Lalu, penerimaan ini juga akan membantu APBN yang sedang berjalan. Karena metode tax amnesty ini adalah pengungkapan dan menebus lebih cepat, akan mendapat rate yang lebih rendah. Jadi, tax amnesty bukan satu-satunya instrumen. Ia menjadi instrumen bersama dengan instrumen penerimaan negara yang lain. 


Apa yang akan dilakukan bila target penerimaan tidak tercapai lewat tax amnesty? 

Ya, di dalam pengelolaan keuangan negara, tentu kita harus terus melakukan monitoring terhadap realisasi pendapatan negara per bulan atau bahkan per minggu, dan bahkan per harinya dalam hal ini. Kita melihat bahwa ini kan baru bulan Agustus, realisasi untuk semester I, kita sudah melihat bahwa penerimaan lebih rendah dari yang diproyeksikan. Berarti ada semacam risiko yang harus kita kelola. Namun, dengan adanya tax amnesty, kita akan lihat sampai dengan akhir September. Pertama, karena rate yang disampaikan di dalam UU Tax Amnesty sampai dengan akhir September itu yang paling rendah dan diharapkan akan menarik banyak sekali peminat yang ingin melakukan partisipasi di dalam tax amnesty. 

 

Mengapa menunggu September? 

Pada akhir September kan kami bisa melihat berapa banyak penerimaan yang berasal dari tax amnesty dan berapa banyak penerimaan yang berasal dari non-tax amnesty. Dari situ, kita akan melihat apakah akan ada risiko yang akan kita bisa tangani sampai akhir tahun. Nanti saya September diwawancara lagi, ya. 

 

Berapa asumsi realisasi penerimaan untuk tahun ini? 

Saya sekarang sedang meneliti seluruhnya berdasarkan kantor wilayah, berdasarkan kegiatan ekonomi, berdasarkan sektor-sektor yang diduga mengalami penurunan karena memang kondisi ekonomi, seperti harga komoditas yang menurun.

Ini kan berarti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang batu bara, CPO, minyak, pertambangan dan gas mengalami penurunan juga. Penurunan itu tak bisa kita kontrol, karena memang harganya turun, jadi perusahaannya juga mengalami penerimaan yang menurun. 


Tapi, kita juga melihat, apa aktivitas lain yang memang memungkinkan untuk masih belum mendapatkan atau belum dipungut pajak. Karena di beberapa tempat, banyak aktivitas ekonomi yang selama ini tidak dilaporkan. Itu tadi perusahaan-perusahaan banyak yang punya omzet di atas Rp 5 milyar, tidak punya NPWP.

 

Itu kan juga potensi yang masih bisa kita lakukan. Kita akan melakukan secara seimbang, hal yang di luar kontrol pemerintah, seperti harga komoditas yang turun karena memang pasar global harus dimitigasi dengan langkah-langkah lain dengan meminimalkan dampaknya. Jadi saya akan lihat sampai dengan bulan September. 

 

Langkah selanjutnya apa? 

Kita juga kemudian akan memobilisasi kemampuan kita untuk bisa mendapatkan penerimaan pajak. Dari sisi belanja, kita juga harus sudah mulai menyisir hal-hal yang masih bisa dihemat. Bapak Presiden menggariskan yang paling penting infrastruktur tidak boleh dikurangi, karena itu penting untuk mengembalikan pertumbuhan dan kegiatan ekonomi produktif.

 

Dunia pendidikan dan kesehatan juga penting karena sangat memengaruhi pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Dari sisi penegakan hukum juga penting, karena selama ini kepolisian, kejaksaan, dan KPK adalah institusi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.  


Jadi, itu adalah area-area yang harus tetap diprioritaskan dan dijaga. Sementara kalau ada aktivitas yang tidak prioritas dan bisa dikurangi, kita akan mulai melakukan langkah-langkah untuk bisa mendapatkan instruksi dari Bapak Presiden dan kemudian juga kepada para menteri untuk mulai melakukan penelitian terhadap keborosan-keborosan atau hal-hal yang harus dikurangi. 


LAPORAN UTAMA Majalah GATRA, No 40 Tahun XXII, Beredar 4 Agustus 2016

Dapatkan di toko buku terdekat, lewat GATRA KIOSK atau Toko Buku digital lain. 

Dani Hamdani
06-08-2016 11:17