Main Menu

Ketua DJSN: Tugas Dokter Mengobati bukan Bisnis Obat

Averos Lubis
30-01-2017 18:50

Ketua DJSN Sigit Priohutomo (GATRA/Rifki M Irsyad)Jakarta, GATRAnews - Masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memaksa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk bekerja keras. Badan ini dibentuk untuk mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kedua program jaminan sosial tersebut.

 

Dewan ini selalu dimintai masukan oleh pemerintah --juga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan-- mengenai perumusan kebijakan dan penerbitan peraturan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.

 

Sayangnya DJSN tidak dilengkapi kewenangan untuk mengambil inisiatif dalam membuat kebijakan jaminan sosial nasional. Akibatnya, setiap usulan harus melalui mekanisme panjang dan birokrasi berbelit di kementrian terkait. Hal itu menjadi tantangan bagi DJSN dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

 

Guna mengetahui lebih dalam tantangan tersebut, wartawan GATRA Aries Kelana dan Averos Lubis serta pewarta foto Rifky M. Irsyad mewawancarai Ketua DJSN Sigit Priohutomo, di ruang kerjanya, lantai 3 gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu. Berikut petikannya:

 

Apa tantangan bagi DJSN sekarang ini?

Tantangan bagi DJSN yaitu belum dapat melaksanakan fungsi dan kewenangan seperti yang seharusnya. Misalkan, ketika mengusulkan rancangan produk hukum turunan dari UU SJSN (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS, DJSN tidak bisa bertindak sebagai inisiator. Jadi, usulan harus dari kementerian teknis. Dalam UU SJSN dan UU BPJS, DJSN hanya mengawal penyelenggaraan program jaminan sosial. DJSN berfungsi sebagai pengawas eksternal kedua BPJS tersebut.

Sejauh mana fungsi dan kewenangan itu?

DJSN bertugas, antara lain, melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial; dan mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi PBI (penerima bantuan iuran), dengan menyediakan anggaran operasional kepada pemerintah. DJSN juga berwenang memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Kami bisa menggunakan tangan kementerian atau yang lebih tinggi lagi, tangan Presiden, sebab kami dibentuk oleh Presiden. Istilahnya, mekanisme kerja kita seperti sebagai dapur sajalah. Tapi bukan sembarangan dapur.

Jadi, DJSN bisa disebut sebagai second opinion?

Ya, karena tugas kita adalah mengusulkan jaminan sosial bagi PBI (penerima bantuan iuran). Jadi untuk yang kurang mampu, kami menentukan sampai sebatas mana pemberian PBI. Itu ditetapkan bersama-sama DPR. Sebab ini berimbas kepada anggaran yang disediakan pemerintah.

Bagaimana fungsi itu dijalankan di tataran kerja?

Kami targetkan pertemuan sidang pleno minimal sebulan sekali. Lalu komisi dan sidang-sidang komisi. Dan ada pertemuan berkala untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan lembaga kementerian dan stakeholder terkait.

Masukan apa saja yang diterima dari lembaga terkait?

DJSN menerima laporan berkala per semester terkait pengelolaan program dan keuangan kedua BPJS. Selain itu, DJSN memberikan konsultasi kepada BPJS tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program.

Saat ini berapa jumlah kepesertaan kedua BPJS tersebut?

Untuk BPJS Kesehatan, per 13 Januari lalu, lebih dari 172,6 juta jiwa. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2016, sekitar 21 juta.

Selama tiga tahun BPJS Kesehatan dan 1,5 tahun BPJS Ketenagakerjaan berjalan, apa saja permasalahan yang belum diselesaikan?

Persoalan kepesertaan memang masih menjadi temuan DJSN. Untuk BPJS Kesehatan, sampai semester I tahun 2016, ada beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan. Lalu ada perubahan regulasi yang tidak diiringi oleh cukupnya waktu untuk mensosialisasikan. Ini menimbulkan perbedaan persepsi di antara pemangku kepentingan dalam operasional di lapangan.

Persoalan konkretnya?

Ada sebagian karyawan perusahaan yang masih aktif terdaftar sebagai PBI, kemudian bekerja, dan tidak didaftarkan sebagai PPU (pekerja penerima upah) perusahaan tersebut. Kemudian ada perusahaan daftar sebagian (PDS) yang berdasarkan tenaga kerja atau karyawan. Punya karyawan sebanyak 500 orang, tapi yang didaftar hanya 300 orang sedangkan yang 200 orang tidak di-cover. Persoalannya adalah perusahaan mengumumkan informasi kepada semua karyawan bahwa sudah di-cover BPJS. Tapi ketika sakit, karyawan yang tak terdaftar itu ditolak rumah sakit.

Persoalan lainnya?

Jumlah peserta memang meningkat, namun masih banyak peserta yang tidak punya nomor induk kependudukan (NIK). Dari angka 166,9 juta peserta (angka semester I tahun 2016), sebanyak 41,9 juta lebih tak punya NIK.

Bagaimana dengan kepesertaan?

Ada beberapa pemda yang belum mengintegrasikan Jamkesda(jaminan kesehatan daerah) ke dalam skema jaminan kesehatan nasonal. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada dua provinsi yang belum bersedia bergabung ke dalam JKN: Provinsi Bali dan Sumatera Selatan. Bali punya program Mandara, sedangkan Sumatera Selatan punya Jamsoskes (jaminan sosial dan kesehatan). Sementara itu, 342 kabupaten/kota sudah mengintegrasikan ke dalam program JKN-KIS. Yang belum, sebanyak 172 kabupaten/kota.


Bagaimana dengan pendapatan dan pembayaran manfaat?

Pendapatan dari premi peserta semester I tahun 2016 mencapai Rp 32,9 trilyun dan pembayaran biaya manfaat mencapai Rp 33,6 trilyun. Jadi, rasio biaya pembayaran manfaat terhadap iuran sebesar 102,09%. Artinya, ada piutang/tunggakan sebanyak Rp 2 trilyun. Selain itu, likuiditas dana JKN dari pemerintah baru ter-cover 18,49%. Itu berarti masih ada 81,51% yang belum bisa ditanggung pemerintah. Sekarang BPJS diminta memaksimalkan iuran, khususnya peserta mandiri.


Berarti ada mismatch?

Term-nya masih debatable. Apakah itu defisit, mismatch, atau unfunded. Tapi, intinya adalah ada ketidakseimbangan antara revenue dan spending. Kalau spending kita tahu bahwa BPJS membayar klaim pertama terkait dengan FKTP (fasilitas kesehatan tahap pertama). BPJS sudah membayarkan dengan metode kapitasi, berdasarkan jumlah peserta yang dilayani di tempat itu. Sedangkan untuk rumah sakit dan rujukan FKTR (fasilitas kesehatan tahap rujukan), kita menggunakan INA-CBG's (Indonesian-Case Base Groups).


Kenapa masih ada rumah sakit yang mengeluh tentang tagihan klaimnya yang belum dibayar?

Kita biasa mendengarkan hal seperti ini: pelayanan rumah sakit mitra BPJS itu jelek. Itu kita tidak tahu dan mesti hati-hati menyebutnya. Betulkah itu BPJS? Sebab dalam konteks klaim pelayanan yang diterima oleh masyarakat, ada komponen BPJS dan komponen rumah sakit sebagai provider.


Persoalannya muncul karena permasalahan di BPJS atau di manajemen rumah sakit?

Kalau dari BPJS tidak juga, karena tarif dibuat bersama-sama. Jika tarifnya mahal, toh yang bikin mereka (rumah sakit) kok. Atau, misalnya obatnya habis, apakah ada kaitannya dengan BPJS? Rencana kebutuhan obat juga mereka (rumah sakit) yang buat.

 

Pihak rumah sakit mengeluh tidak dilibatkan dalam pengadaaan dan penyusunan anggaran formularium obat nasional?

Saya kasih tahu sejarahnya, ya. Sebetulnya BPJS tidak ada kaitan dengan obat. Penyediaan obat itu di rumah sakit. Karena tarif tadi sudah termasuk dengan obat, included. Apabila dikatakan obat yang dialokasikan oleh BPJS itu lebih murah, itu enggak terbukti. Kami punya hasil penyelitian dari CHEPS UI, ternyata tarif INA-CBG's itu lebih tinggi daripada tarif normatifnya mereka. Jadi, INA-CBG's memberikan peluang yang lebih besar daripada rumah sakit swasta.


Dampaknya terhadap provider?

Pengadaan obat itu tidak bisa dilakukan oleh provider, misalnya oleh dokter. Dulu dokter bisa bekerja sama soal obat. Sekarang tidak bisa lagi. Jadi pendapatan dokter hilang dalam konteks masalah obat. Tugas dokter itu hanya mengobati dan tidak bisa berbisnis obat dan alat. Tujuan kita memang seperti itu, dan harus dieliminasi tanpa harus ada BPJS. Sebab itulah yang membuat masyarakat membayar lebih mahal.


Tapi jumlah pasien yang berobat tak bisa diperkirakan?

Persoalan itu sudah tidak proposional. Dan yang menjadi persoalan lagi, mereka harus mengajukan rencana kebutuhan obat supaya kita mendapatkan harga yang benar berdasarkan lelang juga. Rencana kebutuhan obat yang membuat siapa? Komite medis internal rumah sakit, dan mereka yang mengusulkan dan membeli obat. Kalau mereka gagal beli obat, tidak ada kaitannya dengan BPJS. Sebab, BPJS sudah memberikan uang.


Anda mengatakan tarif INA-CBG's lebih tinggi. Tapi, kenapa masih banyak rumah sakit yang belum bergabung dengan BPJS?

Kami sebenarnya mengimbau saja. Kalau mereka ikut BPJS, mereka akan survive ke depan. Kalau mereka tidak mau masuk ke BPJS pasti terlibas. Dengan semua orang sudah menggunakan BPJS, tidak ada lagi orang berobat ke rumah sakit non-BPJS. Kecuali orang kaya yang tidak mau ikut antre kalau berobat dengan fasilitas BPJS. Ke depan jika BPJS meng-cover semua penyakit, mereka (rumah sakit non-BPJS) tidak punya pasien lagi. Kecuali orangnya yang ingin naik kelas. Tarif INA-CBG's sudah termasuk obat dan penanganan dokter.


Ada tarik-ulur antara DPR dan pemerintah seputar besaran dana yang diberikan pemerintah kepada PBI, dan tampaknya begitu politis. Menurut Anda?

Enggak ada yang namanya politis. Sebab jika dihitung-hitung itu duitnya juga ada. Yang penting PBI itu bisa dijamin. PBI itu buat orang yang tidak mampu dan dibayari pemerintah. Pemerintah ingin menaikkan tarif, tapi DPR enggak mau. DPR beralasan, pelayanan belum baik. DPR benar mengatakan itu supaya pelayanan lebih baik. Toh kalau defisit, tetapi defisit tetap ditomboki pemerintah.


Lantas, apa saja yang masih menjadi kekurangan BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan telah berupaya untuk menyelenggarakan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun ada beberapa kendala teknis operasional yang harus segera diselesaikan. Ini semua dari terbatasnya waktu menyosialisasikan peraturan pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.


Bagaimana dari segi peraturan?

Ada disharmoni peraturan pelaksanaan tentang penyelenggaraan program JHT (jaminan hari tua), yaitu antara PP Nomor 60 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 19/2015, sehingga mengakibatkan kegagalan perlindungan program JHT.


Berapa aset yang terkumpul di BPJS Ketenagakerjaan?

Program JHT memiliki total aset per semester I tahun 2016 sebanyak Rp 19,7 trilyun, total aset program jaminan kecelakaan kerja Rp 16,4 trilyun, dan total aset program jaminan kematian sebanyak Rp 5,4 trilyun, serta total aset program jaminan pensiun Rp 6.95 trilyun.


Berapa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?

Cakupan kepesertaan PPU masih rendah. Sampai semester I tahun 2016, ada 447.537 perusahaan dan 19,6 juta lebih peserta, yang terdiri dari 14,1 juta PPU, 416.789 pekerja bukan penerima upah, dan 5,17 juta pekerja konstruksi.


Mengapa pesertanya masih sedikit dibandingkan dengan BPJS Kesehatan?

Jangka waktunya sampai 2029. Satu saat nanti pada 2029, asuransi jaminan sosial, seperti Taspen dan Asabri yang masih mengurus sendiri akan bergabung. Dengar-dengar akan bersatu, dan sebelum 2029 sudah harus menyatu.


Apa sih keberatan Taspen dan Asabri sehingga belum bergabung?

Kalau Anda punya bisnis yang fine-fine aja dan enak-enak saja, apa mau merger? Tapi kan dalam UU mengatakan maksimum 2029. Jika sebelum tahun itu sah-sah saja.


Adakah PDS pada BPJS Ketenagakerjaan?

Banyak PDS mengikutsertakan dalam program BPJS itu hanya berdasarkan jumlah karyawan, nilai gajinya, dan berdasarkan programnya. Ada yang ikut program pensiun, JHT, dan sebagainya. Seharusnya semua program diikuti. Itu menjadi hak karyawan.

Masih banyak juga PDS upah, PDS tenaga kerja, dan PDS program jaminan hari tua (JHT). Dan yang terpenting adalah isu penarikan dana JHT akibat adanya regulasi yang kurang sinkron. Ada pekerja yang relatif muda usianya dan belum mencapai usia pensiun dapat menarik dana JHT dengan alasan mengundurkan diri/PHK dari perusahaan terdaftar. Padahal di bulan berikutnya, peserta tersebut terdaftar di perusahaan yang sama. Ini merupakan indikasi fraud dari peserta untuk menarik dana JHT.


Belum banyak pekerja informal ikut BPJS Ketenagakerjaan. Apa karena preminya kemahalan?

Pekerja informal, yang akan di-cover pemerintah adalah pedagang, nelayan, dan petani. Ke depan akan ada jaminan buat petani, misalnya JHT. Tapi harap diingat petani tidak semuanya orang miskin. Petani yang memiliki pendapatan bisa membayar iuran paling kecil Rp 16.800 per bulan.


Bagaimana dengan perkembangan kerja sama jaminan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh kebijakan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, kepada nelayan?

Saya belum mau menjawab yang itu. Tapi kalau yang mau dikatakan penyelengaraan jaminan itu pengurusannya kepada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, seharusnya segala macam asuransi jaminan sosial diurusnya melalui BPJS saja.


Lalu bagaimana dengan pelayanan kepada tenaga kerja warga negara asing (WNA) yang belakangan menghebohkan?

Pisahkan antara persoalan BPJS Ketenagakerjaan dan persoalan ketenagakerjaan. Tapi dalam BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan ini berlaku kepada seluruh penduduk Indonesia. WNA yang tinggal di Indonesia selama enam bulan juga bisa mendapat BPJS Ketenagakerjaan, asalkan membayar premi. Karena mereka punya hak. Soal masalah ketenagakerjaannya, itu bukan ranah kita.


 

 

Averos Lubis
30-01-2017 18:50