Main Menu

Goncangan Politik Golkar, Zainal Bintang: Ada yang Memancing di Air Keruh

Andhika Dinata
04-05-2017 11:30

Zaunal Bintang (dok. Gatra/Karvarino/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Goncangan politik mendera partai Golkar pasca pengungkapan kasus megakorupsi e-KTP yang menyerempet nama Ketua Umumnya Setya Novanto memantik perhatian serius banyak kalangan. Setnov yang merangkap Ketua DPR itu harus menerima akibat politis dari isu tak sedap yang menderanya.

 

Tinggal selangkah, bila KPK mendapatkan dua (2) alat bukti yang kuat, Setnov berpotensi beralih status menjadi tersangka. Riuh di internal Partai Golkar semakin kencang terdengar. Ada desakan Partai Beringin segera menyiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna mencari pengganti Setnov.

 

Upaya itu disebut kelompok pendukung sebagai langkah taktis untuk menyelamatkan Golkar dari sensitivitas isu-isu miring yang menerpa pimpinan tertingginya itu menjelang kontestasi Pilkada serentak dan Pilpres yang segera menjelang. Namun, kelompok lain memandang, isu “menggoyang” Setnov hanya isapan jempol yang digulirkan segelintir kader Golkar yang diakomodir kepentingan politis pragmatis tertentu.

 

Pada 26 April lalu, secara mendadak, Pengurus DPP Golkar mengundang pengurus daerah DPD tingkat satu dan dua (Provinsi dan Kabupaten/Kota) rapat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta. Agendanya,  membahas isu-isu penting dan kesiapan Golkar menghadapi beberapa isu krusial jelang Pilkada dan Pilpres.

 

Hasilnya, kader sepakat untuk menguatkan soliditas internal dan berkonsentrasi pada pemenangan Pilkada dan Pilpres. Untuk menyimak isu-isu terkini seputar dinamika internal Golkar pasca kasus miring e-KTP yang menggoyang Setnov, wartawan GATRA Andhika Dinata meminta pandangan dari politisi senior Golkar Zainal Bintang, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, yang pernah dipercaya menjadi Presidium Penyelamat Partai Golkar pada konflik internal 2014 lalu. Berikut petikannya :

 

Bagaimana Anda memandang dinamika internal Golkar saat ini pasca kasus e-KTP menyerempet nama Setya Novanto?

Apa yang saya sampaikan ini adalah pandangan pribadi. Terkait dengan terkuaknya kasus megakorupsi e-KTP, jelas menumbulkan goncangan politik. Soalnya, sejumlah nama besar anggota DPR RI disebut sebut oleh tersangka maupun saksi-saksi. Nama Ketua Umum Golkar, Setya Novanto atau SN ikut disebut.

 

Tentu saja penyebutan nama yang muncul dari ruang persidangan Tipikor menimbulkan spekulasi. Bahkan terjadi kasak kusuk dengan berbagai pernyataan di media. Baik media mainstream maupun di medsos. Namun harus diingat, sampai saat ini belum ada fakta atau bukti yang telak yang menunjukkan SN pernah terima uang.

 

Namun, nyatanya, efeknya, internal Golkar ikut terguncang. Soalnya, internal Golkar baru aja pulih dari dualisme kepemimpinan. Munaslub Golkar di Bali baru aja selesai tahun lalu. Di mana pada waktu itu ada delapan kader bertarung keras merebut kursi Golkar Satu (Ketum).

 

Jelas itu adalah pertarungan memperebutkan kekuasaan politik. Jangan lupa Golkar itu pemenang kedua suara terbanyak. Organisasinya terstruktur dengan baik. Mulai dari pusat sampai ke desa. Artinya, Golkar sangat seksi sebagai kendaraan politik. Cukup full power.

 

Anda memandang kasus ini berpengaruh terhadap kerja-kerja kepartaian?

Bercermin kepada ekses perpecahan internal beberapa waktu lalu, yang melahirkan dua Ketua Umum. Golkar ternyata terpuruk. Perpecahan elite di pusat mempengaruhi soliditas kepengurusan berjenjang ke bawahnya. Akibatnya, tidak ada program partai yang dapat dijalankan.

 

Pada Pilkada 2015, banyak kader yang terpaksa pindah ke parpol lain untuk mendapat kendaraan supaya bisa ikut running Pilkada. Pada saat yang sama parpol kompetitor berhasil menangguk keuntungan atas "kekacauan" tersebut.

 

Ada seruan dari beberapa kader untuk melaksanakan Munaslub demi menyelamatkan partai dari keterpurukan. Bagaimana?

Berangkat dari kesadaran menjaga keutuhan partai, maka sejalan dengan kencangnya pembongkaran kasus megakorupsi e-KTP yang didukung oleh masyarakat luas, maka diinternal Golkarpun berhembus pula angin "Munaslub" dari internal, dari oknum kader yang senang "memancing di air keruh".

 

Maka dapat difahami jika pada gilirannya para pengurus Golkar di tingkat pusat mengambil inisiatif mengadakan pertemuan dengan pengurus daerah tingkat satu (propinsi) di Hotel Sultan kemarin. Hasilnya, lahir kesepakatan menjaga soliditas Golkar. Terutama menghadapi Pilkada serentak pada tahun 2018 dan Pemilu 2019.

 

Lalu bagaimana dengan desakan internal dan eksternal agar Setnov diganti. Apa juga dibahas?

Begini bahwa banyak yang menghendaki SN diturunkan sebagai Ketua DPR RI dan diganti sebagai Ketum Golkar itu adalah sesuatu yang wajar dalam dunia politik. Konteksnya lagi lagi perebutan kekusaan. Kekuasaan politik melahirkan dua anak kembar. Bekerja penuh idealisme atau terjebak dalam perangkap pragmatisme, yang berujung pada tujuan “menghalalkan” semua cara.

 

Terus terang, turbulensi politik sebagai akibat kasus megakorupsi e-KTP yang sedang berkecamuk ini, menyisakan pertanyaan besar : Akankah menelan korban tokoh tokoh politik nama besar lebih dari satu orang ?. Jawabannya bisa iya, bisa tidak.


Reporter : Andhika Dinata
Editor : Dani Hamdani

Andhika Dinata
04-05-2017 11:30