Main Menu

Ketua KPU: Finis Sudah Ditentukan, Start Makin Mepet

Andhika Dinata
22-05-2017 13:16

Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (GATRA/Ardi Widiyansyah)

Jakarta, GATRAnews - Arief Budiman, 43 tahun, terpilih menjadi Ketua KPU 2017-2022, pertengahan April lalu. Komisioner petahana itu terpilih melalui musyawarah mufakat tujuh komisioner KPU. Rapat pleno pemilihan ketua lembaga penyelenggara pemilu itu digelar tertutup. Arief optimistis KPU bekerja dengan baik di bawah kepemimpinannya. 


Dia berjanji akan menjembatani hubungan antar-individu di KPU, dan hubungan KPU dengan lembaga lain. "Perlu dirigen untuk memainkan musik yang harmonis, saya dipercaya untuk menjadi koordinator dalam melaksanakan pekerjaan ini," katanya. Optimisme Arief tak lepas dari pengalaman panjangnya berkiprah di lembaga pelaksana demokrasi ini. 


Dua kali dia menjabat anggota KPU daerah, Jawa Timur, yakni periode 2003-2008 dan 2008-2013. Kariernya berlanjut dengan menjadi anggota KPU Pusat. Pengalaman itu memberi dia pemahaman aturan perundang-undangan tentang pemilu, termasuk sistem dan proses tahapan pemilihan. 


Untuk menggali segala persiapan menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, wartawan GATRA Andhika Dhinata dan Rohmat Haryadi dari GATRA serta pewarta foto Ardi Widiyansyah mewawancarai Arief di ruangan kerjanya, kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin lalu. Berikut petikannya: 


Apa saja hal krusial yang dikerjakan KPU pada awal periode Anda ini? 
Meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, misalnya capacity building, membangun kultur budaya kerja yang baik. Kemudian, yang menurut saya merupakan hal besar dan penting untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang makin transparan, yaitu masterplan IT (teknologi informasi).

Kami bekerja sama dengan Pusilkom UI (Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia). Dia sudah membikinkan masterplan, di mana semua akan menginduk ke satu data. Jadi, Biro Logistik, Biro Perencanaan, Biro Teknis, semua akan menginduk di situ, sehingga datanya akan integrated. Pekerjaan besar kami untuk membuat pemilu ini makin terpercaya. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Menyelenggarakan pemilu itu, kata kuncinya, adalah trust


Soal IT sangat sensitif. Berpotensi memantik bermacam-macam isu, seperti penggelembungan suara. Bagaimana KPU mengantisipasi ini? 
Kami yakin, apa yang diisukan oleh orang-orang itu sebetulnya formally belum terbukti. Itu isu saja, dugaan. Pada 2014, diisukan banyak orang. data KPU bisa disedot. Saya bilang Anda mau nyedot apa? Wong data KPU itu terbuka. Pertama, silahkan disedot, semua boleh nyedot. Jadi, kalau bahasa kerennya itu di-download. Semua data KPU boleh di-download, itu data terbuka. Jadi, enggak masuk akal. 

Kedua, sampai hari ini UU menentukan bahwa hasil pemilu direkap berdasarkan berita acara manual. Jadi, kalaupun misalnya data elektronik jebol, habis, itu enggak berpengaruh apa-apa. Karena, yang direkap adalah berita acara manual yang direkap secara berjenjang, mulai dari TPS sampai tingkat nasional. Data itu yang kemudian digunakan sebagai rujukan resmi penetapan hasil pemilu, termasuk kalau ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada itu data elektronik. 


Apa pentingnya KPU membangun data elektronik, toh yang diacu data manual? 
Pertama, untuk membangun kepercayaan sehingga publik tidak menunggu-nunggu dalam waktu yang terlalu lama. Dalam waktu cepat, data itu bisa dipublikasikan. Sebagai contoh, Pilkada DKI. Satu kali 24 jam sejak penghitungan , target kami, data sudah selesai. Pilkada DKI sudah masuk target kami. Satu kali 24 jam, semua bisa dipublikasikan. Untuk apa? Untuk mengontrol penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat TPS sampai tingkat di mana pilkada itu dilakukan. Mereka tidak bisa main-main. 


Pernah terjadi kasus penggelembungan suara di tingkat panitia pemilih kecamatan (PPK) pada Pemilu 2014, di Lampung dan Jawa Timur. Apakah nanti bisa dikontrol dengan sistem itu? 
Bisa. Kan ada berita acara. Penyelenggara pemilu kan ada dua, yaitu KPU dan panwaslu, semua bisa mengontrol itu. Ketiga, partai politik sendiri. Kalau ada penyelenggara pemilu yang nakal dan itu terbukti, saya akan mendorong supaya mudah dia dikenai sanksi. Saya mengatakan begini, jangan dipersulit pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu. Kalau ada yang nakal harus dipermudah mereka terima sanksi. Tapi, jangan kemudian mereka tidak melakukan apa-apa, kemudian dikait-kaitkan, difitnah ini-itu. Saya akan mendorong untuk dipercepat. Di periode kemarin, ini kami bersihkan. 

 

Apa saja kasus pelanggaran di tingkat penyelenggara? Lantas apa sanksi bagi mereka? 
Macam-macam ya, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Kalau dari tingkat internal, kami sampai pada peringatan keras, enggak bisa langsung pemberhentian. Kecuali kalau pidana, langsung diberhentikan. Tapi kalau tidak, UU mengatur harus dibawa ke DKPP. Jika DKPP memutuskan diberhentikan tetap, baru kami eksekusi. 

 

Bagaimana KPU mengantisipasi keberpihakan pihak penyelenggara pemilu kepada paslon? 
Kami melakukannya sejak mulai rekrutmen. Saya kebetulan mendapat kesempatan di periode yang lalu. Kami sudah bikin SOP-nya untuk melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu. Jadi, ukurannya lebih kita perjelas, misalkan psikotes itu bobotnya berapa, kompetensi, dan kapabilitas itu bobotnya berapa, kesehatan, independensi itu sudah kami ukur. Pertama, kami mencari orang yang mempunyai integritas. Itu penting. Baru kemudian ada kompetensi, kapabilitas, terus relationship dengan stakeholder. 


Pada Pilkada DKI, ada penyelenggara yang bertemu dengan salah satu pasangan calon dan menerima honorarium. Apakah itu tidak mengganggu independensi? 
KPU mengambil peran yang paling besar terhadap suksesnya penyelenggaraan, tapi semua juga harus memberi kontribusi. Misalnya, panwas dan peserta pemilu. Misalnya, memberi pelatihan kepada partai dianggap salah, maka jangan mengundang kami. Walaupun dalam kacamata kami, memberi pelatihan merupakan bagian dari pekerjaan kami. Jadi, tidak salah memberi pelatihan. 


 Nah, kalau kemudian diberi honor, mari kita cek layak atau tidaknya. Dalam putusan etik kemarin diberi honor boleh saja asal sesuai dengan ketentuan. Ini soal kultur ya, mereka mengundang, kalau enggak memberi honor sungkan. Maka bagi saya toh itu diperbolehkan oleh undang-undang. Tetapi, kalau disepakati jika tidak memberi honor, menurut saya itu akan lebih baik. Saya kasihan teman-teman itu diundang, terus dihajar kayak gitu. 

 

Muncul wacana menjadikan KPU daerah sebagai lembaga ad hoc. Tanggapan Anda? 
Saya tidak setuju bila dengan beban kerja yang seperti sekarang. Ada beberapa pekerjaan yang menyebabkan KPUD tidak boleh ad hoc. KPU itu membuat keputusan sampai pada kabupaten/kota. Misalnya, bila terjadi PAW (pergantian antar-waktu), bentuk-bentuk yang dia buat itu adalah keputusan, dan PAW itu bisa muncul kapan pun. Masak kalau tiba-tiba PAW di DPRD kabupaten/kota, dibentuk lagi KPUD-nya. Lebih dari itu, UUD mengatakan KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk memenuhi prinsip-prinsip itu, KPU kabupaten/kota harus ada. Dan dia bersifat tetap. 

 

Terkait dengan Pemilu 2019, UU Pemilu yang ditargetkan selesai April ternyata molor. Apakah ini akan menganggu kinerja KPU? 
Tentu. KPU menjadi tidak maksimal. Bicara ideal, seluruh regulasi itu mestinya sudah selesai dua tahun sebelum tahapan dimulai. Nah, kalau pemilu coblosannya disepakati April 2019, tahapannya itu sekitar September 2017. Jadi, dua tahun sebelum September 2017, undang-undangnya harus selesai. Bukan hanya undang-undang tapi juga regulasi turunannya juga harus selesai. Regulasi turunannya peraturan KPU. 

 

Kenapa seperti itu? 
Regulasi harus dipahami banyak orang, harus dipahami penyelenggara pemilu. Artinya, ada KPU, Bawaslu, pemerintah, karena pemerintah yang menyiapkan anggaran untuk semua yang ditulis di undang-undang. Mulai pemutakhiran data pemilih, data kampanye. Misalnya disebutkan, kampanye dibiayai KPU. KPU harus bicara sama dengan negara, sama pemerintah, siap enggak mereka menyediakan. Regulasi juga harus dipahami konstituen, misalnya pemilu itu mau sistem terbuka atau tertutup. Pemilih harus punya referensi memilih partai atau memilih kandidat. Sosialisasi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. 


Undang-undang harus dipahami banyak orang, termasuk penyelenggara pemilu. KPU harus memberi pelatihan kepada penyelenggara provinsi. KPU provinsi harus memberi pelatihan ke kabupaten. KPU kabupaten harus memberi pelatihan ke kecamatan. Cukup enggak, sementara Oktober ini sudah running. Kira-kira November pendaftaran partai politik calon peserta pemilu sudah masuk. Finisnya sudah ditentukan, hari pemungutan suara bulan April, sementara startnya ini makin mepet. Karena undang-undangnya belum selesai. Sementara, pencoblosan enggak bisa mundur. 

 

Belum beresnya UU Pemilu ada kaitannya dengan tarik ulur di DPR. Ada yang mengusulkan penghapusan presidential threshold, dan parliamentary threshold. Bagaimana Anda melihat ini? 
KPU sebetulnyanya menghindari perdebatan sistem pemilunya, karena pasti ada risiko. Misalnya, saya setuju ada threshold, dikira ngeblok yang enggak setuju. Jadi kami menghindari masuk ke ranah itu, biar itu diselesaikan pembuat undang-undang. 


 KPU memberi pandangan terkait teknis penyelenggaraan. Misalnya, kalau sistemnya terbuka, kami butuh waktu agak panjang, karena di situ ada gambar partai, ada nama kandidat. Kami menghitungnya lebih detail, lebih rumit. Kalau tertutup, desain surat suaranya lebih simpel, pemilih lebih gampang memilih. 

Parliamentary threshold bagaimana? Jika parliamentary threshold-nya lebih tinggi, jumlah partai di parlemen makin kecil. Presidential threshold kalau nol, kemungkinan jumlah calon presiden makin banyak, surat suara makin besar. Karena pileg dan pilpres jadi satu, masyarakat harus lebih cerdas karena pilihannya makin banyak. 

 

KPU tidak punya pandangan tegas mengenai hal itu? 
Tentu, kami punya preferensi, tetapi tidak disampaikan dalam ruang publik. Dalam diskusi-diskusi tertutup, kami memberikan catatan dan masukan. Tapi, tentu untuk kepentingan publik, kami menghindari perdebatan. Bukan karena kami tidak punya posisi, tapi kami menghindari perdebatan. Kami enggak mau masuk ke sana. 


Salah satu yang mengundang perdebatan adalah klausul honorarium saksi pemilu. Pemerintah ditaksir harus mengeluarkan anggaran Rp 8 trilyun. Bagaimana KPU memandangnya?
 Nah, saya pergi ke beberapa negara untuk proses pemilu, saksi di banyak negara memang bervariasi. Ada yang dihadirkan peserta pemilu, bisa oleh kandidat atau partai politik, atau kombinasi. Ada yang juga dihadirkan negara, dan pola itu sangat simpel. Misalnya, dalam satu TPS, negara hanya menghadirkan satu saksi. Saksi inilah kemudian yang dipercaya dan dirujuk semua peserta pemilu. Jadi, satu saksi itu yang dibiayai negara, tidak kemudian setiap partai diberi uang untuk mencari saksi. 


 Panwas dalam desain undang-undang sekarang, ditetapkan sampai di setiap TPS. Panwas ini kan dibiayai negara, dan dia mendapatkan salinan berita acara. Ini kan alat negara, sebetulnya dia bisa, berfungsi sebagai saksi. Dia mencatat kejadian di TPS. Kemudian, dia mendapatkan salinan berita acara yang autentik. Sebenarnya, kalau mau, peserta pemilu dapat merujuk pada dokumen yang dimiliki panwas di TPS. Kalau mau mengambil pola berbeda, partai punya saksi, ya kalau negara ini punya uang banyak, kaya raya, silakan saja. Semangatnya pemilu itu efektif dan efisien. 

 

Jadi, lebih efisien pakai panwas? 
Silakan dihitung. Kita punya setengah juta TPS untuk pemilu nasional. Honornya, KPPS itu terendah Rp 450.000. Kalau desainnya peserta pemilu, tinggal dikalikan saja nantinya peserta pemilunya berapa. Selama ini, partai peserta pemilu ada 12, kalikan saja minimal 300.000 per TPS. How much money? 

 

Hajatan terdekat adalah Pilkada Serentak 2018. Bagaimana kesiapan KPU menyambut itu? 
KPU membuat beberapa short-term, mid-term dan long-term. Kalau short-term, kita selesaikan Pilkada 2017. Ini kan masih ada beberapa daerah yang melakukan PSU (pemungutan suara ulang), hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada juga PSU yang hasil rekomendasi panwas di Jayapura, ini kita selesaikan. Kami sekarang intensif di sini. Mid-term, kami siapkan Pilkada 2018. Kami sudah membuat tahapan, 14 Juni akan launching pelaksanaan Pilkada 2018 yang kita tetapkan pemungutan suaranya 27 Juni 2018. Kita sekarang merevisi beberapa peraturan KPU, dan menerbitkan beberapa peraturan KPU yang baru. 


 Untuk long-term persiapan untuk pemilu presiden dan Pilkada Serentak 2019. Kami belum bisa maksimal mempersiapkan ini. Karena revisi undang-undangnya belum selesai. KPU sampai hari ini baru bisa mempersiapkan draf-draf peraturan KPU dengan memperhatikan perkembangan pembahasan revisi undang-undang. 

 

Penetapan peraturan KPU juga harus dengan persetujuan pemerintah dan DPR. Apa KPU tak merasa diintervensi? 
KPU tidak merasa ditekan dan diintervensi dalam membuat kebijakan. Bukan dalam prosesnya, tapi dalam menetapkan kebijakan. Dalam prosesnya, KPU selalu berkoordinasi, berkonsultasi, berdialog, dengan siapa pun. Kami, dalam membuat PKPU itu kita diskusikan dalam rapat pleno dulu, mengundang expert, dan lain-lain. Setelah selesai kami formulasikan, baru kami bawa konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, setelah itu biarkan kami secara mandiri menetapkan kebijakannya. Dengan regulasi yang kemarin agak repot. 

 

Ada wacana membuat pilkada satu putaran, one fight one circle, termasuk DKI. Pandangan Anda ? 
Di banyak tempat pilkada memang satu putaran. Di DKI saja yang dua putaran. Sebetulnya UU untuk DKI ini sudah pernah diajukan judicial review. Dan salah satu pendapat Mahkamah Konstitusi, kabupaten/kota di DKI ini, kepala daerahnya, tidak dipilih melalui pemilihan langsung. Maka, gubernur terpilih legitimasinya harus sangat kuat. Itulah yang menjadi alasan Mahkamah memutuskan, kalau DKI biarkan saja dua putaran supaya legitimasinya terjaga. 


Beda dengan daerah yang lain, daerah yang lain itu kan, bupati/wali kotanya juga dipilih lewat pemilihan langsung. Maka, mulai dari kabupaten/kota legitimasinya sudah kuat. Sehingga, gubernur pun diberlakukan sama untuk kabupaten/kotanya: satu putaran. Nanti akan tergantung pembuat undang-undang kalau itu. Kalau kita, ya jalankan saja. 


 

Andhika Dinata
22-05-2017 13:16