Main Menu

Mahyudin: Kalau diganggu sebagai wakil ketua MPR, saya kuatir 2019 jadi presiden

Ervan
26-03-2018 14:04

Wakil Ketua MPR Mahyudin (Dok. Humas MPR/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Kursi Wakil Ketua MPR yang diduduki Mahyudin digoyang. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berencana merotasi posisi Pimpinan MPR yang dijabat Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. 

Apakah Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini akan melawan rencana Airlangga? Kepada Gatra.com, Jumat (23/3) lalu, ia hanya berkelakar bahwa perjalanan hidupnya tak pernah mulus.

"Waktu saya lulus sekolah tahun 1998 melamar kerja di tambang enggak diterima, 2001 saya malah jadi Wakil Bupati (Kutai Timur), 2003 saya jadi Bupati. Tahun 2006 saya kalah Pilkada Kalimantan Timur, eh saya malah jadi wakil ketua MPR. Makanya kalau saya diganggu-ganggu sebagai Wakil Ketua MPR saya khawatir 2019 saya jadi Presiden," candanya.

 Berikut ininadalah petikan wawancaranya:

 Anda diisukan akan diganti oleh bu Titiek Soeharto, pa yang sebenarnya terjadi di internal Golkar?

 

Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di Golkar. Tapi memang seperti lazimnya yang terjadi di setiap pergantian pimpinan partai itu pasti berbeda kebijakan, berbeda orang. Karena kan biasanya selalu Ketua Umum itu terbebani tim sukses. Jadi seperti misalnya ganti ketua umum, biasanya ganti Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan itu lazim. Ada teman-teman kita yang jadi ketua komisi dicopot, ketua fraksi diganti, jadi itu hal yang biasa saja. 

 

Apa anda tahu alasan Ketua Umum Airlangga mengganti posisi anda?

 

Saya juga tidak tahu, mungkin ada yang miss informasi, memberi masukan kepada Ketua Umum seperti misalnya ada yang memberi masukan bahwa jabatan di MPR itu adalah hak partai, partai bisa menarik (jabatan) itu. Jadi itulah yang terjadi di Partai Golkar.

 

Dalam Pasal 17 UU MD3 disebutkan pergantian posisi pimpinan MPR hanya bisa diganti apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri. Apa menurut anda pengurus Golkar tak paham UU tersebut?

 

Memang dalam posisi-posisi tertentu yang berkaitan penyelenggara negara, negara mengamankan posisi tertentu agar pelaksanaan pemerintahan tak terganggu. Oleh karena itulah beberapa jabatan penyelenggara negara seperti Gubernur, Walikota, pimpinan MPR dan pimpinan lembaga negara itu tidak mudah diganti. Kalau pimpinan lembaga negara itu diganggu keputusan ganti mengganti dari parpol, mereka tak bisa bekerja dengan baik. Pimpinan MPR itu dicalonkan oleh partai, dipilih oleh anggota, dari anggota oleh anggota. Karena itulah sebenarnya bila ada yang beranggapan pimpinan MPR itu hak partai tidak sepenuhnya, karena yang memilih itu bukan lagi partai tapi anggota. Yang memilih saya bukan hanya anggota dari Golkar tapi semua anggota dari partai yang jumlahnya setengah dari anggota MPR RI. Karena itulah jabatan pimpinan MPR itu bisa diganti seperti Alat Kelengkapan dan diatur undang-undang seperti meninggal dunia, meninggal dunia atau diberhentikan dari keanggotaan di DPR. Nah diberhentukan ini misalnya ada kasus hukum, melanggar AD/ART, melanggar keanggotaan partai, Enggak ada hal semacam itu.

 

Pengurus DPP Golkar mengatakan jika pergantian posisi anda sudah melalui rapat pleno dan disetujui. Tanggapan anda?

 

Saya kan bukan pengurus pleno. Jadi sah-sah saja partai mengambil keputusan. Tapi dalam strata undang-undang, ya keputusan dibawah itu tidak bisa menggugurkan undang-undang diatasnya. Keputusan partai itu mengikat untuk internal Golkar tapi tak mengikat terhadap UU Negara. Jadi kalau keputusan pleno partai bertentangan dengan Undang-Undang, seharusnya partai melakukan pleno ulang untuk merevisi keputusannya. Bukan Undang-Undang disuruh mengikuti keputusan partai. Jadi saya tak mengerti cara berpikir secara hukum teman-teman yang berpikir seperti itu.

 

Apa anda merasa ada yang memaksakan keputusan pergantian anda?

 

Kalau itu saya tidak tahu. Itupun sebenarnya didalam internal partai belum clear, belum keluar, karena dalam Anggaran partai pasal 21 menerangkan bahwa kewenangan dewan pembina. Dewan Pembina bersama DPP memutuskan hal-hal yang dianggap strategis seperti capres-cawapres, pimpinan lembaga negara, iru harus bsrsama DPP dengan Dewan Pembina. Nah ini kan katanya sudah disetujui Dewan Pembina, coba saja tanya ARB (Aburizal Bakrie) apa sudah setuju? Tidak ada, jadi ini jangan ngarang-ngarang. Saya harap semua dewasa menghadapi masalah ini.

 

Apa sudah diajak ngobrol Airlangga?

 

Sekali sebelum ini saya sudah diajak ngobrol. 

 

Soal alasan pergantian anda untuk memenuhi kuota perempuan, tanggapan anda?

 

Ya kan memang kita sudah mengajukan calon 30% perempuan, pengurus 30% perempuan komisi kita kan apa sudah 30% perempuan? Kan kurang juga. Saya kira jangan kita mencari alasan yang dipaksakan yang tidak masuk akal.

 

Apakah anda akan mundur dari kursi pimpinan MPR?

 

Saya tak punya agenda itu. Apa alasan saya mundur? Saya kader PDLT. Kalau dilihat juklak, Istri saya di Golkar, adik saya di Golkar, orangtua saya di Golkar. Kalau dilihat prestasi, saya nomor satu terpulih di dapil saya dengan perolehan suara 91.000, saya juara di dapil saya. Itu prestasi, artinya saya disenangi masyarakat Kalimantan Timur. Loyalitas jangan ditanya lagi, saya ini pengurus dari tingkat desa sampau sekarang ini, apa masalahnya? Apa alasan saya harus mundur? Saya tidak haus jabatan, tapi saya mempertahankan hak saya sebagai kader yang juga punya hak berbakti bagi nusa bangsa lewat jabatan Wakil Ketua MPR ini.

 

Apa harapan anda terkait rencana pergantian diri anda?

 

Pak Airlangga kan masih menjabat Ketua Umum sampai 2019, sampai habis pemilu. Urgensi kita harusnya fokus kepada pemenangan pemilu ya sudah nanti kalau memang mbak Titiek mau menjadi pimpinan MPR atau bahkan masih menjadi jatah Golkar ya kenapa enggak tunggu 2019 saja Makanya pak Airlangga bilang 'semua akan indah pada waktunya' ya semoga 'semua indah untuk semua orang'.

 


Reporter: Ervan Bayu

Editor     : Cavin R. Manuputty

 

Ervan
26-03-2018 14:04