Main Menu

Melindungi Polisi: Perspektif Kebijakan Hukum Indonesia

Andhika Dinata
21-05-2018 16:42

Kombes Pol Slamet Pribadi (ANTARA/Yossy Widya/re1)

Melindungi Polisi: Perspektif Kebijakan Hukum Indonesia

Oleh: Dr. Slamet Pribadi*

 

 

Pelaku telah sadar sebagai kepastian, bahwa yang diserang itu adalah aparatur negara atau fasilitas negara yang dibangun dari keringat rakyat, atau setidak tidaknya disadari di kantor Polisi itu ada orang yang berseragam Polisi dan pasti sedang berdinas.

Drama menghabisi nyawa, atau penganiayaan berat atau penghinaan terhadap petugas Polisi yang tampak nyata sedang bertugas bisa terulang kembali di masa masa akan datang. Tidak perlu harus menunggu pelakunya adalah seorang yang terduga teroris atau sedang terjadi peristiwa Terorisme.

Suatu saat akan ada peristiwa lainnya. Misalnya oleh seseorang yang tidak mau ditilang, atau tidak bersedia ditertibkan, sesaat kemudian berbalas balik Sang Polisi dianiaya atau dihina, dan Polisi dengan sabar menghadapi, meskipun bajunya sampai sobek, atribut dan topinya berjatuhan, hal ini tak dibalas takut dibully oleh masyarakat yang berpandangan negatif, atau khawatir berbuntut hukuman disiplin oleh pimpinannya karena sang Polisi membalasnya dengan perbuatan setimpal dan menyakitkan.

Di mata publik Polisi bisa saja bagaikan Dewa, yang berhasil memberikan solusi atas persoalan sosial di masyarakat dan sukses melaksanakan tugas sebagai alat perubahan sosial dan sebagai alat cooling system, ketika situasi memanas namun tidak sampai terlalu panas, karena kehadiran Polisi.

Namun di sisi lain Polisi juga bisa dipandang sebagai bagian dari masalah masyarakat, saat diketemukan adanya Polisi yang Korup, bahkan sebagian masyarakat merasa muak
melihatnya, dan berpikiran Polisi seperti itu harus diberikan hukuman yg setinggi tingginya sebab dia seorang aparat yang telah disumpah sebagai Polisi yang dilengkapi dengan kewenangan dan kekuasaan Kepolisian.

Terhadap Polisi nakal dan menyimpang patutlah diberikan hukuman yang setimpal atau ada hukuman tambahan atau pemberatan karena dia aparatur negara yang menyimpang dari kewajiban profesinya.

Di dalam pasal 2 Undang undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Ini menunjukkan bahwa Polri adalah salah satu pelaksana fungsi pemerintahan bersama sama dengan fungsi pemerintahan lain yang melaksanakan pekerjaan administratif dan operasional pemerintah dalam melaksanakan amanah rakyat.

Sebagai aparatur negara, sebagai pelaksana tugas kenegaraan yang merupakan representasi negara dalam keadaan aktif untuk melayani masyarakat, memelihara Kamtibmas dan melakukan penegakan hukum, idealnya Polisi harus diberikan perlindungan hukum yang cukup.Tidaklah pantas Polisi disaat melaksanakan tugas sebagai apartur negara ini Polisi mati sia sia, terhina sia sia.

Saya belum pernah melihat penegak hukum melindungi Polisi sepenuhnya, menurut kekuasaaan tugasnya, dalam berkas berkas pemeriksaan mereka, dalam tuntutan pidana mereka, dalam pertimbangan putusan, maupun dalam putusan pidana mereka, bahkan sampai di tingkat penjara, ketika ada pelaku yang bertindak kriminal terhadap Polisi yg sdg bertugas.

Atau ke depan yang perlu dilindungi bukan hanya Polisi yang sedang bertugas, termasuk aparatur lainnya yg sedang sedang menjalankan tugas dengan sebaik baiknya. Baik tugas administratif maupun operasional. Berupa hukuman pemberatan. Begitu juga sebaliknya kalau aparat melanggar atau melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas, aparatur negara tersebut perlu mendapat hukuman yang berat. Berupa hukuman tambahan juga.

Berpikir melindungi Polisi harus ada di lingkungan pemegang kebijakan hukum, legal drafter, dan para penegak hukum. Agar Polisi bisa maksimal dalam melindungi dan melayani masyarakat, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam melakukan penegakan hukum.

Negara ini akan kuat dan terhormat, jika Polisinya dan aparatur negara lainya kuat dan terhormat lahir dan batin.

KUHP kita sebagai hukum positif belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur negara yg sedang bertugas, khususnya Polisi. Ancaman hukumannya di KUHP terlalu ringan, tidak lebih dari setahun, jika menjadi putusan pengadilan bisa hanya beberapa bulan, tentu hal ini tidak
memberikan efek jera. Dan drama kriminalisasi terhadap Polisi yang sedang bertugas akan terus terjadi di hadapan mata kita.

Rumusan hukum yang tegas belumlah ada, untuk memberikan perlindungan secara yuridis terhadap Polisi yang sedang bertugas. Sehingga payung hukumnya belum tersedia untuk melindungi Polisi.

Implementasi Perlindungan terhadap Polisi yang sedang bertugas harus segera dilakukan. Sebuah kerugian besar bagi negara dan bangsa ini manakala tenaga profesional dan terlatih untuk melindungi masyarakat ini meninggal dan teraniaya di saat berdinas. Ke depan dalam rancangan KUHP dan rancangan amandemen UU Kepolisian harus menjadi bagian dari kebijakan hukum.


(*Komisaris Besar Polisi Slamet Pribadi, bertugas di Divisi Humas Mabes Polri)


Editor : Cavin R. Manuputty

 

Andhika Dinata
21-05-2018 16:42