Main Menu

Seputar Masalah Pendapatan, Pembelanjaan, dan Pembiayaan

Mukhlison Sri Widodo
06-09-2018 05:42

Ilustrasi (Shutterstock/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Judul tulisan ini adalah sebuah kristalisasi dari persoalan tentang rumah tangga ekonomi. Rumah tanga ekonomi keluarga maupun rumah tangga ekonomi perusahaan dan rumah tangga ekonomi negara hidupnya sangat tergantung dari tiga hal, yaitu pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan. 

 

Pendapatan pada dasarnya sumber likuiditas dan bagaimana cara menghimpunnya. Pembelajaan adalah soal pengeluaran keperluan  sehari-hari. Sedangkan pembiayaan hakekatnya soal yang berhubungan pengeluaran untuk keperluan investasi dan pembangunan. 

Pendapatan dan cara memperolehnya merupakan upaya sistemik untuk meghimpun likuiditas. Semua rumah tangga ekonomi memerlukan adanya likuiditas agar bisa berbelanja dan berinvestasi. Likuiditas itu harus cukup, dan jika tidak cukup pasti akan cari upaya lain, dan salah satu yang paling mudah difahami adalah dengan cara mencari utangan. 

Dunia dan kita gegeran soal ekonomi, baik makro maupun mikro telah membuat ekosistem dimana kita terjebak pada debat yang berdimensi luas dan tak berkesudahan, adu pintar yang sejatinya mempersoalkan tentang bagaimana mengelola rumah tangga ekonomi agar biduk rumah tangganya tidak goyah. Sehingga praktis dalam ketiga rumah tangga ekonomi tersebut membutuhan dana fresh money,  memerlukan saving dan reserve.Ketiganya hanya dapat diperoleh jika kita mampu bekerja dengan manajemen yang baik untuk making income. 

Indonesia dan negara lain di dunia semua berburu pendapatan karena perlu hidup. Sebab itu, kita semua bekerja. Tidak lebih tidak kurang adalah bagaimana menghimpun pendapatan. Dalam konteks rumah tangga ekonomi negara, sumber utama pendapatanya yang utama adalah penerimaan pajak dan devisa hasil ekspor barang dan jasa. Jika kurang, pasti akan  cari utangan. 

Hukum besinya seperti itu adanya karena kalau cetak uang katanya bisa inflatoir, ujar ekonom neolib, supaya bisa utang. Nah kita kini ribut soal utang. Padahal dalam rumah tangga ekonomi manapun, utang sejatinya selalu bisa dihadirkan sebagai sumber likuiditas. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa utang adalah sebagai energi tambahan saja yang dibutuhkan agar biduk rumah tangga tidak goyah. Sebenarnya yang menjadi masalah bukan utangnya, tapi bagaimana tata kelolanya agar jangan sampai terjadi gagal bayar. 

Jadi sebenarnya segala kritik yang muncul di ruang publik sebaiknya tidak menyoroti soal nilai utangnya saja,tapi kritiklah juga cara mengelolanya agar jangan sampai gagal bayar. Kalau kita jujur sebenarnya jumlah utang seluruh rumah tangga ekonomi nilainya besar sekali,bisa puluhan ribu triliun. Tapi memang tidak banyak yang mau berpikir sejauh mata memandang. Yang penting tadi bahwa utang adalah hanya likuiditas pendamping. 

Menjadi masalah besar dan bisa mengundang resiko besar jika jumlah utang menjadi sumber likuiditas utama. Prinsip debt equity ratio sudah tidak ditegakkan katanya, sehingga banyak proyek investasi yang 100% dananya berasal dari pinjaman untuk mendrive pertumbuhan. Sudah begitu overborrowing sehingga membuka potensi NPL, dan gagal bayar, sehingga asetnya disita oleh krediturnya.

Sebab itu, berpendapatan tinggi harus menjadi obsesi setiap rumah tangga ekonomi. Mengapa harus tinggi? Jawabnya supaya kita dapat berbelanja dan berinvestasi yang sumber dananya dari pendapatan kita sendiri. 

Dalam konteks ini, mari kita saling sharing dan berdebat bagaimana caranya  menghimpun pendapatan semaksimal mungkin, bukan untuk kaya, tapi supaya semua rumah tangga ekonomi dapat hidup layak, sejahtera dan tidak tergantung pada pihak lain,dan supaya bisa bayar pajak, dapat devisa banyak dan bisa saling berbagi dimana kita hidup dalam lingkungan negara kesejahteraan ( walfare state), bukan hidup di negara kapitalis yang neolib. 

Mari kita bicara soal growth and equity, ayo kita jalankan konsep sharing economy dalam satu kerangka kerja negara kesejahteraan. Ayo kita bekerja bersama menghimpun pendapatan agar dapat membelanjakan dan membiayakan sebagian dari pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sebagai negara kesejahteraan, tidak hidup boros, tidak korup, dan berinvestasilah dalam satu semangat tidak besar pasak daripada tiang. 

Berhutang jika benar-benar diperlukan, dan hindari utang jika karena belanja kita kurang,kecuali untuk berinvestasi. Itupun tidak boleh sampai terjadi overborrowing yang pada akhirnya menjadi overlanding dan ujungnya hanya bikin hidup kita susah karena terjebak moral hazard akibat kita dikerjain oleh para Economic Hit Man ( Bandit Ekonomi). 

Pada akhirnya, tidak ada salahnya disampaikan bahwa mengapa publik gerah dengan persoalan utang ini. Ada note yang sudah umum dimengerti bahwa : di seluruh dunia dari Argentina hingga Muldova, dari Afrika hingga Indonesia, utang menyebabkan beban berat bagi negara-negara berkembang. Publik crewet karena itu, bukan karena yang lain- lain. 

Dan kecrewetan itu karena cemas dan khawatir karena Indonesia negara berdaulat. Di samping itu,publik juga tahu bahwa adakalanya konsekwensi akibat utang bisa sangat dramatis, seperti krisis utang. Dan yang menjadi kekhawiran sejatinya juga disampaikan berdasarkan nalar sehat karena pendapatan dengan susah payah dihimpun hanya terpakai untuk menghindari kegagalan pengangsuran. 

Faktor lain yang menjadikan publik risau adalah bahwa negeri ini adalah negara kesejahteraan, bukan negara kapitalis yang neolib. Dan kekhawatiran ini muncul karena pengangsuran utang acapkali mengakibatkan negara "mengorbankan" progam-progam pendidikan, kesehatan, subsidi atau progam jaring pengaman sosial lainnya. 

Selanjutnya mengapa ada istilah Economic Hit Man, karena di dunia ini memang ada dan inilah barangkali " invisible hand" yang seringkali membuat utang menjadi overborrowing dan overlanding. Dalam urusan rumah tangga ekonomi negara memang kita banyak bicara tentang Ekonomi politik. Dan seperti Stiglitz katakan bahwa dalam ekonomi politik, overbrrowing sangat mudah difahami. Pemerintah menerima manfaat, sedangkan pemerintahan selanjutnya yang menanggung konsekwensinya. 

Tetapi mengapa pemberi pinjaman yang sudah sangat canggih dan berkiblat pada prinsip maksimalisasi keuntungan sering berbuat salah dengan meminjamkan dalam jumlah terlalu besar?

Kata Stiglizt, pihak yang meminjamkan memang sengaja menciptakan kondisi wajib bayar utang karena hal tersebut menguntungkan. Pemerintah negara-negara berkembang terkadang dipaksa overborrow. Mungkin saja ada kickback dalam pinjaman itu atau lebih banyak lagi yang berasal dari proyek-proyek yang para kreditur biayai. 

Ini kisah lama yang masih hidup hingga kini. Jadi kita harus berterima kasih kepada rakyat pemegang saham mayoritas negara ini kalau crewet bertanya tentang utang ini. Kita tahu bahwa Stiglizt adalah pemenang hadiah nobel ekonomi dan pernah menjadi pentolan di World Bank. 

Beliau pula yang melemparkan gagasan perlunya me-reformasi sistem cadangan devisa global, dan mengulas panjang lebar tentang utang.Salah satu topiknya yang enak dibaca adalah "perjalanan menuju krisis,dan membahas tentang apa yang harus dilakukan terhadap utang negara berkembang. Bukunya berjudul "Making Globalization Work". 

Akhirnya mari kita bangun negeri ini agar mampu menghasilkan pendapatan yang besar sehingga dapat membelanjakan apa yang menjadi keperluannya, dan dapat berinvestasi untuk membangun apa yang diprioritaskan, tanpa susah payah utang sana utang sini. Pegangannya adalah untuk mewujudkan growth and equity, bukan growth for growth. 

Dan kinerja rumah tangga ekonomi apapun, baik itu keluarga, perusahaan dan negara, lihat saja per truwulan atau per semester atau tahunan neraca pembayaran (khususnya terkait dengan rumah tangga ekonomi negara), yang terdiri dari : 

1) NERACA TRANSAKSI BERJALAN, yaitu catatan tentang semua barang ekspor, impor, dan jasa-jasa plus transfer dana secara unilateral. 2). NERACA MODAL, yaitu catatan mengenai investasi langsung, investasi portofolio dan pergerakan jangka pendek modal ke dan dari berbagai negara. 3). NERACA CADANGAN RESMI,  yaitu catatan tentang ekspor dan impor emas, naik turunnya valuta asing, dan naik turunnya kewajiban kepada bank-bank sentral asing. Kalau neraca surplus ok, tapi kalau defisit pasti ada masalah. 

Ketiganya rakyat sebagai pemegang saham mayoritas harus baca ketiga neraca tersebut, dan CEO wajib memberikan penjelasan nya secara detil. Dan ketiganya dikelola oleh Bank Sentral untuk mempertahankan atau menjaga stabilitas ekinomi di dalam maupun di luar negeri. Itu saja teman-teman kalau mau tahu tentang kinerja ekonomi, buka,  baca dan pelajari neracanya. 

Semoga di akhir tahun 2018 ketiga neraca tersebut tidak ada yang defisit, sehingga pendapatan negara ini bagus, untuk sebagian dapat dibelanjakan dan digunakan untuk berinvestasi. 

Dan jika ketiga neraca tersebut surplus, maka nilai tukar rupiah bisa stabil, dan berarti, rumah tanga ekonomi keluarga, perusahaan, dan negara  apat bekerja dengan tenang,  meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya, agar dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih yang maksimal. Gitu aja repot. 


Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Mukhlison Sri Widodo
06-09-2018 05:42