Main Menu

Soal Daftar 200 Ustad Versi Pemerintah, Mahyudin: Seharusnya Kemenag Berdialog Lebih Dulu Dengan Para Ustad

Hendri Firzani
20-05-2018 14:09

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin (Dok.Humas MPR/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Menanggapi munculnya daftar nama 200 ustad atau penceramah versi Pemerintah, Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan hal itu telah  menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. "Sebelum dibuat daftar ustad seharusnya ada sosialisasi buat mereka," ujar Mahyudin saat berada di Balikpapan, Kalimantan Timur, 19 Mei 2018. 

Mahyudin mengakui memang  membutuhkan ustad yang diyakini bisa menimbulkan rasa aman untuk bangsa dan negara. "Ustad-ustad itu benar-benar saja namun yang kita khawatirkan ada penyusupan yang mengatasnamakan ustad," paparnya.

Untuk itu Mahyudin menegaskan kembali sebelum dibuat daftar 200 ustad sebaiknya Kementerian Agama (Kemenag) membicarakan hal demikian dengan mereka. "Supaya tak menimbulkan pro dan kontra," ujarnya.

Ketika ditanya wartawan mengenai pemberantasan terorisme dengan melibatkan Koopssusgab, Mahyudin mengatakan, "saya berbeda dalam masalah ini. Saya merasa pasukan gabungan belum diperlukan."

Mahyudin mengatakan pasukan gabungan diperlukan bila teroris sudah menyatakan atau melakukan perang terbuka dan Densus 88 Polisi sudah kewalahan. "Saya kira itu baru diperlukan pasukan gabungan," ungkapnya.

Dirinya melihat selama ini Densus 88 masih sanggup menangani terorisme. "Buktinya setelah ada kejadian bom, para teroris bisa ditangkapi," paparnya. Dari sinilah dirinya melihat tidak ada unsur kewalahan dari institusi kepolisian.

Bagi Mahyudin yang paling penting adalah diperkuatnya unsur intelijen. "Agar kita tak kecolongan," tegasnya.


 

Hendri Firzani
20-05-2018 14:09