Main Menu

HNW; Tanpa GBHN, Indonesia Seperti Tari Poco-poco

Wem Fernandez
06-07-2018 18:58

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.(Dok. MPR/re1)

 

Jakarta, Gatra.com - Untuk pertama kalinya sosialisasi Empat Pilar MPR RI diikuti Forum Indonesia Muda (FIM). Sosialisasi yang digelar di Aula Zona Madina Dompet Dhuafa, Parung, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis sore (5/7), itu diikuti oleh 200 orang yang merupakan peserta pelatihan kepemimpinan angkatan ke-22. Para peserta terdiri dari para mahasiswa dan generasi muda yang berusia 18 hingga 25 tahun dari wilayah Jabodetabek dan Kalimantan.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) hadir dan menyampaikan materi sosialisasi. Selain menjelaskan masalah relasi antara keislaman dan kebangsaan di Indonesia, HNW juga menyinggung soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah reformasi, tidak ada lagi guidance yang mengatur ke mana arah pembangunan.

"Indonesia tanpa GBHN itu bagaikan tari poco-poco. Maju-mundur, mundur-maju, kiri-kanan, kanan-kiri," ujar HNW dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Jumat, (6/7).

Padahal, wacana kehadiran GBHN sudah menjadi perdebatan publik akhir-akhir ini. Partai Golkar, misalnya, sudah menyampaikan perlunya GBHN, begitu pula PDI Perjuangan, dan Megawati sudah berkali-kali menyampaikan perlu sistem perencanaan pembangunan model GBHN ini.

"Sampai hari ini teman-teman di partai atau di fraksi tidak pernah memerintahkan anggotanya di MPR untuk mengusulkan perubahan UUD untuk menghadirkan GBHN,” tegas HNW.

Sementara itu pimpinan MPR melalui Badan Pengkajian dan Badan Pengkajian MPR hanya menyiapkan seluruh sekenario untuk perubahan UUD. Dan ini untuk jaga-jaga kalau nanti betul-betul ada yang mengusulkan perubahan UUD untuk menghadirkan GBHN. “Kita sudah siapkan semuanya, dan Pimpinan MPR sudah siap,” ungkap dia.

Untuk bisa melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 harus ada usulan tertulis minimal 1/3 jumlah anggota MPR atau 232 anggota. Jadi, tidak bisa hanya diusulkan oleh satu fraksi di MPR saja. Fraksi yang mengusulkan sejak awal, seperti PDI Perjuangan, Golkar, semestinya menindaklanjutinya.

Apalagi masalah ini pernah dibahas dalam Rapat Pimpinan Lembaga Negara di Istana. Semua Pimpinan Lembaga Negara, termasuk Presiden, setuju adanya perubahan UUD untuk menghadirkan GBHN.

“Kalau toh sekarang diajukan, tidak lagi terkejar. Soalnya, sekarang ini sudah berada di tahun politik. Semua sibuk,” kata dia.


Reporter: Wem Fernandez 
Editor: Iwan Sutiawan

Wem Fernandez
06-07-2018 18:58