Main Menu

MPR Serahkan Bantuan Kepada Warga di Desa Kekait Lombok Barat

Birny Birdieni
27-08-2018 13:40

Ketua MPR Zulkifli Hasan (Dok. MPR/FT02)

Lombok Barat, Gatra.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan melihat s langsung lokasi pengungsian korban gempa di posko Kekait, Lombok Barat, Senin (28/8). Zulkifli datang seusai kunjungannya ke RSUD Kota Mataram. Di lokasi pengungsian, Ketua MPR menyerahkan bantuan kepada korban gempa berupa 100 selimut, 25 terpal, dan uang tunai.

 

"Kami prihatin dengan bencana gempa di Lombok Barat. Karena itu kami datang langsung untuk ikut merasakan apa yang dialami masyarakat Lombok Barat. Mudah-mudahan kedatangan kami bisa sedikit membantu dan menghibur," kata Zulkifli. Ketua MPR didampingi anggota MPR Alimin Abdullah, Syafruddin, Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono, Sekjen PAN Eddi Suparno, dan Deddy Mi'ing Gumelar.

Kepada pengungsi dalam pertemuan di tenda, Zulkifli berjanji akan menyampaikan persoalan yang dihadapi pengungsi kepada pihak terkait di Jakarta untuk segera melakukan penanganan. Zulkifli mengungkapkan untuk rumah yang rusak berat mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 50 juta. Sementara untuk rumah dengan rusak sedang sebesar Rp 25 juta dan rumah rusak ringan Rp 10 juta. "Sekarang status darurat sudah lewat, dan mulai masa transisi," ujarnya.

Menurut Zulkifli, gempa bumi di Nusa Tenggara Barat belum masuk kategori bencana nasional. Meski demikian Presiden sudah mengeluarkan Inpres untuk penanganan langsung bencana alam. "Mohon sabar sedikit ya, ibu-ibu," pinta Zulkifli.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengungkapkan sebanyak 53.000 rumah rusak, dari jumlah itu 23 ribu rumah rusak berat, rusak sedang 15 ribu, sisanya rusak ringan. Penanganan pada masa darurat adalah menjamin kebutuhan primer seperti air bersih. Masa darurat sudah lewat. Pada masa transisi ini fokus pada verifikasi rumah rusak, sehingga pada awal September sudah ada rumah yang dibangun.

"Dari pemerintah bantuan 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan rusak riangan Rp 10 juta. Semua bantuan itu atas dasar SK bupati," katanya.

(advetorial)

Birny Birdieni
27-08-2018 13:40