Main Menu

Sistem Pengendalian Gratifikasi di Pertamina Masuk Kategori Terbaik Versi KPK

Toha
13-12-2017 15:24

Elia Massa Manik menerima penghargaan dari KPK, yang diserahkan oleh Basaria Pandjaitan. (GATRA/Dok. Pertamina)

Jakarta, Gatra.com - PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, yang diterima langsung oleh Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik.



Pemberian penghargaan tersebut dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ke-12 yang digelar KPK, Selasa (12/12) lalu, di Birawa Assembly Hall, Pancoran, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Ketua KPK, Agus Rahardjo, serta para petinggi BUMN dan swasta.
 
Menurut Massa dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/12), penghargaan tersebut sebagai bukti nyata komitmen Pertamina dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, dengan berpegang pada salah tata nilai perusahaan yakni 'clean'.
 
“Penerapan pedoman perilaku perusahaan ini menunjukkan komitmen kami untuk terus berusaha patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi pada setiap kegiatan bisnis dan operasi. Dimana kami mewajibkan seluruh pekerja melaporkan segala gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," kata Massa.
 
Massa menambahkan, seluruh laporan tersebut terecord, termonitor dan langsung dipantau oleh KPK. Disisi lain, Agus mengatakan penghargaan ini merupakan wujud kepedulian KPK dalam pencegahan korupsi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Dok. Pertamina)

"Semoga dengan penghargaan ini, seluruh komponen masyarakat Indonesia, civil society, birokrat, media massa, BUMN, dan lainnya dapat bersama-sama melakukan pencegahan korupsi," ujarnya.
 
Untuk mencegah menyebarnya wabah korupsi melalui sistem pengendalian, tambahnya, KPK memiliki dua aplikasi baru secara online yaitu e-LKHPN dan e-gratifikasi.

“Sistem pencegahan melalui aplikasi ini dibuat agar lebih mudah dan transparan digunakan oleh berbagai pihak di masyarakat,” tambah Agus.

Sementara itu, Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan bahwa korupsi adalah masalah dunia, bisa terjadi pada siapapun dan tidak memiliki batas. Oleh karena itu, semua komponen bangsa, baik pemerintahan, lembaga negara, BUMN ataupun swasta harus berusaha mencegahnya.
 
“Jika ingin Indonesia maju, tentu harus menjaga bangsa ini agar tidak korupsi baik dalam birokrasi maupun masyarakat luas,"ujarnya.


Editor: Toha

Toha
13-12-2017 15:24