Main Menu

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Imas

Iwan Sutiawan
20-02-2018 20:21

Juru bicara KPK, Febri Diansyah(GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Subang, Imas Aryumningsih, terkait kasus suap pemulusan penerbitan izin pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar) yang diajukan di antaranya oleh PT ASP dan PT PBM.


"Kasus Subang, hari ini dilakukan penggeledahan kembali di tiga lokasi. Tim sejak pukul jam 10.00 tadi pagi, datang ke lapangan secara pararel," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Selasa (20/2).

Dalam penggeledahan kali ini, KPK menurunkan 3 tim penyidik. "Penggeledahan di lokasi tersebut sampai saat ini [penyidik] masih berada di lapangan," ujar Febri.

Ketiga tempat yang digeledah yakni ruangan kerja Bupati Subang, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang, dan Kantor Dinas Bina Marga Subang.

"Sejauh ini dilakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan ada barang bukti elektronik dari komputer yang juga diamankan oleh tim penyidik sejauh ini," ujar Febri.

KPK menetapkan Imas Aryumningsih sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar), yang diajukan di antaranya oleh PT ASP dan PT PBM.

Imas diduga bersama-sama beberapa pihak lainnya yakni Data selaku swasta dan Asep Santika selaku Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang, menerima suap dari Miftahhudin.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Miftahhudin selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak penerima suapnya adalah Bupati Imas Aryumningsih, Data, dan Asep Santika disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-02-2018 20:21