Main Menu

Bamsoet: Meski Tak Diteken Jokowi, UU MD3 Tetap Sah dan Berlaku

Ervan
21-02-2018 16:07

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (dok. Gatra/Abdul Malik MSN/RT)

Jakarta, Gatra.com- Ketua DPR Bambang Soesatyo tetap optimis Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal akan menandatangani Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) baru hasil revisi. Optimisme Bambang didasari pada UU MD3 hasil revisi yang sudah memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna. 

 

“Pimpinan DPR masih memiliki keyakinan bahwa presiden akan menandatangan hasil revisi UU MD3, mengingat UU tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah, termasuk pasal-pasal yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini, Rabu (21/2).

 

Pernyataan Bamsoet ini merespons keterangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang mengatakan tentang kemungkinan Presiden Jokowi tak menandatangani UU MD3. Namun, UU tetap memungkinkan sebuah RUU itu lolos dan berlaku menjadi UU tanpa tanda tangan presiden. “Walaupun revisi UU MD3 tidak ditandatangani oleh presiden dalam jangka waktu 30 hari (sejak disetujui bersama di paripurna DPR), UU berlaku secara sah dan mengikat,” tuturnya.

 

Meski demikian mantan Ketua Komisi III DPR Itu tetap meminta Menteri Yasonna untuk meyakinkan Presiden Jokowi agar menandatangani UU MD3 hasil revisi. Jika ada pasal dalam UU MD3 yang dianggap merugikan, kata Bamsoet, maka bisa diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). 

 

“Jadi pimpinan DPR tetap meminta Menkumhan untuk terus meyakinkan presiden bahwa perubahan atau koreksi UU MD3 tersebut bisa dilakukan dalam uji materi di MK sebagaimana UU lain yang dinilai tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila,” ucap Bamsoet.

 


 

Reporter: Ervan Bayu

Editor : Birny Birdieni

 

 

Ervan
21-02-2018 16:07