Main Menu

Kenapa Jokowi Enggan Tandatangani UU MD3?

Ervan
21-02-2018 20:43

Presiden Joko Widodo usai menghadiri Dzikir Kebangsaan dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional I Majelis Dzikir Hubbul Wathon(Dok. Biro setpres/re1)

 

 

Jakarta, Gatra.com- Presiden Joko Widodo belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang disahkan DPR pada 12 Februari 2018. Hal ini ia lakukan karena dirinya mendengar banyak masukan dan pendapat tentang undang-undang tersebut. 

 

“Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk,” ucap Kepala Negara setelah menghadiri Dzikir Kebangsaan dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional I Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Asrama Haji, Pondok Gede, Jln. Pondok Gede Raya, Jakarta Timur, Rabu (21/2).


Jokowi mengakui bahwa hingga saat ini draft UU tersebut sudah berada di meja dia. Namun belum ditandatanganinya. Dalam hal ini ia menyadari jika tidak ditandatangani dalam kurun waktu 30 hari, UU tersebut otomatis akan langsung berlaku. 

 

Namun pada prinsipnya, Jokowi tidak ingin kondisi ini membuat terjadinya penurunan kualitas dalam demokrasi. Hingga muncul pendapat bendungan ini bisa dilakukan lewat alternatif menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).

 

Akan tetapi Jokowi membantahnya dan masih belum memutuskan. “Saya kira tidak sampai ke sana, yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,” ungkapnya.


Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo tetap optimis Jokowi bakal menandatangani UU MD3. “Pimpinan DPR masih memiliki keyakinan bahwa presiden akan menandatangan hasil revisi UU MD3, mengingat UU tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

 

Mantan Ketua Komisi III DPR Itu tetap meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk meyakinkan Jokowi agar menandatangani UU MD3 hasil revisi. Jika ada pasal dalam UU MD3 yang dianggap merugikan, kata Bamsoet, maka bisa diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

 

“Jadi pimpinan DPR tetap meminta Menkumhan untuk terus meyakinkan presiden bahwa perubahan atau koreksi UU MD3 tersebut bisa dilakukan dalam uji materi di MK sebagaimana UU lain yang dinilai tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila,” ucap Bamsoet.

 


 

Reporter: Ervan Bayu
Editor : Birny Birdieni

Ervan
21-02-2018 20:43