Main Menu

Abaikan Perpres 54 tahun 2010, Proyek Konstruksi Rentan Kecelakaan

Cavin Rubenstein M.
26-02-2018 14:00

Proyek Infrastruktur. (GATRA/Abdurachman/FT02)

Jakarta, Gatra,com - Kecelakaan konstruksi dalam enam bulan terakhir menyiratkan ada masalah penting dalam pembangunan infrastruktur. Pelaksana proyek seolah keteteran. Padahal ada aturan yang membatasi jumlah paket pekerjaan maksimal dalam satu tahun anggaran.


Menurut Ketua Masyarakat Konstrukski Indonesia, Harun Al Rasyid, salah satu penyebab kecelakaan itu adalah karena belum adanya regulasi yang betul-betul "rigid" (baku) sebagai pedoman pelaksanaan proyek konstruksi tersebut. Misalnya saja dalam pekerjaan proyek konstruksi oleh BUMN tidak ada batasan beban paket pekerjaan maksimal yang dikerjakan. Sehingga perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang konstruksi seringkali "keteteran" akibat banyaknya pekerjaan yang ditangani.

"Dalam ketentuannya pelaksana proyek atau kontraktor itu harus dikompetisikan. Apakah betul Pemerintah bebas saja membuat daftar proyek?", papar Harun, akhir pekan lalu. Ia menilai, pemerintah dan kontraktor mengabaikan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Di dalamnya diatur batasan enam (6) paket pekerjaan yang boleh dikerjakan suatu badan usaha (kontraktor) dalam proses lelang satu tahun anggaran.

Senada dengan hal tersebut Komisioner Ombudsman Alvin Lie menyebutkan Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang ada. "Apakah BUMN ini melanggar peraturan karena melakukan pekerjaan di luar batas kemampuannya? " tukas Alvin. Menurutnya pekerjaan yang dipaksakan akan berpotensi gagal lantaran ketidakcukupan sumberdaya manusia, mesin, dan sebagainya.

Sementara itu dalam pandangan terpisah, Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan (UPH) Manlian Ronald A. Simanjuntak menjelaskan ada yang lebih penting dari penghentian proyek konstruksi. Yakni adanya "goodwill" semua pihak untuk membenahi konsep manajemen konstruksi yang terstandardisasi dan profesional.

"Kita sebenarnya ditegur dengan kejadian ini ditambah Surat Penghentian Sementara (moratorium) agar seluruh pihak bisa berpikir dan bertindak jauh ke depan memastikan kelayakan proyek, " ucapnya kepada GATRA.com.

Salah satu yang tidak kalah penting adalah memastikan rancangan detail of engineering (DoD) diterapkan dengan benar serta membangun konsep pembangunan berbasis resiko (Manajemen Resiko) . Misalnya dalam merancang jarak pembangunan infrastruktur dengan gedung publik dan pemukiman masyarakat.



Reporter : Andhika Dinata
Editor : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
26-02-2018 14:00