Main Menu

Satgas Anti Narkoba (SAN) Usulkan BNN Dipimpin TNI 

Ervan
26-02-2018 19:04

Ilustrasi(Dok. GATRA/re1)

Jakarta, Gatra.com - Penyelundupan narkoba dalam jumlah besar yang terungkap belakangan ini, menandakan Indonesia adalah target empuk jaringan pengedar narkotika. Kondisi luar biasa ini membuat BNN sebagai lembaga negara yang menangani narkotika, layak dipimpin oleh sosok tentara.

Ketua Umum Satgas Anti Narkoba (SAN) Anhar Nasution yang juga anggota tim perumus UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengaku merasa sangat resah dan khawatir Indonesia dibanjiri narkoba dari luar negeri.

"Kita dikejutkan dengan aksi penyelundupan narkoba jenis sabu dalam jumlah yang sangat besar dalam 2 bulan terakhir ini, yakni dalam jumlah ton dan bahkan mungkin bisa jadi puluhan ton. Narkoba tersebut diseludupkan masuk ke Indonesia melalui jalur laut," ujar Anhar dalam siaran pers yang diterima redaksi Gatra.com, Senin (26/2).

Mantan Anggota DPR ini menyebut Indonesia akan dibanjiri lagi 600 ton narkoba dari luar negeri.

"Terlihat dengan jelas jika para kelihatan bandar narkoba itu betul-betul ingin menghancurkan bangsa. Sebagaimana prinsip para bandar yang dikorek keterangannya oleh Aparat Petinggi BNN yang mengatakan 'jika barang haram itu tertangkap 1 ton maka akan kami masukkan dua ton selanjutnya jika tertangkap 2 ton maka akan masuk 4 ton' begitu selanjutnya," ungkap Anhar.

Ternyata lanjut Anhar terbukti jika omongan tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka. Bahkan sekarang hal tersebut  terbukti dengan tertangkapnya berton-ton narkoba dalam kurun waktu 2 bulan ini saja.

Kepala BNN Budi Waseso, tambah Anhar, pada suatu kesempatan pernah memperlihatkan kecemasannya dengan  menyebut ideal BNN  kini perlu dipimpin TNI. 

"Nah ucapan beliau itu bukan tanpa alasannya yang dikemukan sebagai bentuk kekhawatiran yang mendalam bahkan mungkin saja bentuk ke Apatisme yang luar biasa dengan upaya keseriusan bangsa ini untuk menanggulangi bahaya akan penyalahgunaan narkoba di negeri ini," ucap Anhar.

Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 lanjut Anhar tidak mengamanatkan kepada TNI untuk memimpin BNN. 

"Tetapi pada pasal 69 khususnya ayat (e) berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakkan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam perberantasan narkotika. Ini artinya Kepala BNN itu haruslah mutlak berasal dari Pejabat Kepolisian berpangkat Bintang 3 sejajar dengan Eselon 1 pada Pegawai Negri Sipil Mengingat BNN itu merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK)," tegas Anhar.

"Perjalanan BNN dalam kurun waktu 9 tahun sejak ditingkatkan statusnya dari KEPPRES menjadi UU kita patut mengapresiasi. Namun perkembangan kejahatan narkoba yang bersifat extra ordinary crime tidak bisa ditangani oleh sebuah lembaga yang biasa-biasa saja," tutur Anhar.


Reporter: Ervan Bayu

Editor    : Cavin R. Manuputty

 

 

Ervan
26-02-2018 19:04