Main Menu

KPPU Berhenti Beroperasi  28 Februari 2018

Cavin Rubenstein M.
27-02-2018 19:46

Rilis KPPU(Dok. KPPU/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi membekukan kegiatannya terhitung hari ini, Selasa (27/2). Hal itu dilakukan karena KPPU belum menerima surat perpanjangan izin operasi dari Presiden Joko Widodo.


Kabar itu dibenarkan oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU, Taufik Ariyanto, kepada redaksi Gatra.com. "Rilis yang beredar itu benar," kata Taufik.

Penghentian operasi KPPU mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018 dan akan terus berlangsung sampai ditetapkannya anggota KPPU periode 2018-2023. "Saat ini proses pemilihan anggotanya masih berlangsung di DPR." kata Taufik.

Keputusan Presiden (Keppres) terkait masa jabatan komisioner anggota KPPU periode 2012-2017 sendiri telah habis masa berlakunya sejak 27 Desember 2017 lalu.

Namun, alih-alih mendapatkan nama atau pengganti komisioner baru, KPPU malah memperoleh perpanjangan masa jabatan hingga hari ini, Selasa (27/2), dan belum ada Keppres lanjutan. "Kami sendiri tidak tahu prosesnya kapan akan selesai," imbuh Taufik.

Lantaran kini tidak memiliki payung hukum, ia menambahkan, ada beberapa kegiatan yang dipastikan dihentikan sementara oleh KPPU.

Pertama, proses persidangan dan penilaian atas notifikasi merger serta akuisisi dihentikan sementara. Kedua, kegiatan yang melibatkan anggota komisi secara langsung pun demikian.

Terakhir, KPPU tidak dapat lagi melakukan kegiatan litigasi atas upaya hukum yang diajukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN) maupun Mahkamah Agung (MA) yang membutuhkan surat kuasa Ketua KPPU sejak 28 Februari 2018.

Agar KPPU bisa terus berjalan, menurut Taufik, anggota KPPU baru harus segera diangkat. Atau ada perpanjangan masa jabatan anggota lama. "Itu bisa dengan Keppres," katanya.

KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 7 orang, diangkat Presiden berdasarkan persetujuan DPR. "Keberadan kami ini wajib menurut Undang-Undang," pungkas Taufik.


Editor : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
27-02-2018 19:46