Main Menu

Kemenkumham Sediakan Paspor Gratis bagi Penemu Percaloan

Andhika Dinata
01-03-2018 19:31

Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie(Dok. Kemenkumham/re1)

Jakarta, Gatra.com - Praktik percaloan paspor yang semakin menjamur, membuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera berbenah.

 

Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie menjelaskan pihaknya sudah menghapus sebanyak 63.211 akun fiktif sepanjang Januari hingga Februari 2018. “Totalnya ada 63 ribu akun pendaftar paspor fiktif yang telah kita hapus,” ujar Ronny.

Ia menjelaskan dalam sistem register antrian paspor online Kemenkumham saat ini ditemukan 500 ribu akun pendaftar pembuat paspor. Dari jumlah itu terdapat 76.188 akun fiktif atau akun yang mendaftar bukan atas nama pemohon.

Banyaknya akun fiktif paspor itu membuat Kemenkumham membangun beberapa terobosan. Misalnya dengan menyediakan paspor gratis bagi para pelapor praktik percaloan di lingkungan kerja.

Kantor Imigrasi Kelas II Blitar menjadi percontohan kantor yang menyediakan pusat layanan paspor gratis bagi penemu praktik percaloan di wilayahnya. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Blitar Muhammad Akram.

“Segera laporkan ke saya, fotokan dan videokan keberadaan posisinya dimana. Bagi yang melaporkan akan diapresiasi dengan pengurusan paspor gratis," ucapnya dalam penjelasan yang diterima Gatra, Kamis, (1/03).

Akram menerangkan larangan praktik percaloan atau biro jasa dalam pengurusan paspor tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tertanggal 07 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian.

Menurutnya pembebasan biaya paspor bagi penemu calo itu sebagai bentuk tanggung jawab moral diberikan negara, atas kepercayaan publik dalam menjalankan pelayan keimigrasian.

Kanim Imigrasi Kelas II Blitar terangnya mempunyai sistem filter tersendiri untuk mendeteksi keberadaan paspor fiktif. Bagi yang mengajukan pembuatan paspor akan diseleksi dan dimapping oleh petugas imigrasi saat sesi wawancara.

“Karena saat mengajukan pembuatan paspor harus nama yang bersangkutan sendiri yang masuk sistem antrian online," tuturnya.

Selain dari itu petugas imigrasi terangnya juga harus melakukan edukasi warga terhadap warga yang ingin bepergian ke luar negeri.

Seleksi yang ketat. terang Akram mampu mengeliminir terjadinya tindak kejahatan seperti TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).



Reporter : Andhika Dinata

Editor : Mukhlison 

Andhika Dinata
01-03-2018 19:31