Main Menu

Efek Dana Desa Sudah Terlihat

Mukhlison Sri Widodo
10-03-2018 18:46

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo (GATRA/Mukhlison Widodo/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Efek program Dana Desa yang sudah digulirkan Pemerintah sejak tahun 2015 mulai menampakkan hasil.

Dana desa dalam tiga tahun terakhir berhasil menurunkan kemiskinan di desa sebesar 4,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penurunan angka kemiskinan di kota yang berjumlah 4 persen.

Sementara dana desa juga berhasil menurunkan gini ratio perdesaan dari 0,334 menjadi 0,32. Lebih baik daripada gini ratio di kota 0,407 dan gini ratio nasional 0,39.

Selain itu, pemberdayaan desa bisa mengurangi angka stunting di Indonesia hingga 10 persen yakni dari 37 persen menjadi 27 persen.

Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat menjadi pembicara pada public lecture Desa Maju, Rakyat Sejahtera, Indonesia Makmur yang diselenggarakan oleh DPP Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (10/3).

“Kita menyelamatkan 10 juta kemiskinan di desa. Tapi masih ada 16 juta atau 12 persen kemiskinan di desa, masih tinggi, PR kita masih banyak. Kita wajib memastikan bahwa program (dana desa) yang baik ini terus berkelanjutan,” paparnya dalam rilis yang diterima GATRA Sabtu, (10/3). 

Menteri Eko mengatakan, dana desa yang disalurkan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 cukup fantastis yakni sebesar Rp 187 Triliun. Yang mana sebesar 30 persen dari Rp 60 trilyun dana desa tahun 2018 digunakan untuk membayar upah pekerja proyek dana desa. 

Meski demikian ia mengingatkan, bahwa dana desa tidak boleh digunakan untuk membayar gaji perangkat desa.

Karena itu Eko mendorong  agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa diberdayakan dan dibesarkan seringa Pendapatan Asli Desa bisa meningkat. “Sehingga sebagian keuntungan BUMDes juga bisa untuk menambah pendapatan perangkat desa,” paparnya.

Menteri Eko juga mengingatkan, agar tidak satu pun kepala desa tergoda untuk menyelewengkan dana desa. Pasalnya, jika satu persen saja kepala desa yang tergelincir maka sebanyak 750 kepala desa akan terkena kasus.

Selain merugikan desa setempat, hal tersebut juga akan berpengaruh pada semangat dan produktifitas desa lainnya.

Meski ia juga menjamin, jika hanya persoalan kesalahan administrasi, tidak boleh ada kriminalisasi.

“Kalau dikriminalisasi, kepala desa bisa telfon ke Satgas dana desa di 1500040. Dalam waktu 3x24 jam kita akan kirim tim untuk advokasi dan kirim bantuan,” ungkapnya.

Eko menegaskan, hakikatnya dana desa adalah untuk menurunkan angka kemiskinan. Berbagai infrastruktur yang dibangun dari dana desa, selain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga untuk meningkatkan aktifitas ekonomi di desa.

Dan telah terbukti, selama tiga tahun ini, dana desa mampu membangun lebih dari 121.000 kilometer jalan desa. Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia.

Desa mampu membangun 1.960 kilometer jembatan, tambatan perahu, embung, sarana olahraga, irigasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa juga mampu membangun lebih dari 291 ribu unit penahan tanah longsor.  “Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.


Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
10-03-2018 18:46