Main Menu

Kapolri Jamin 171 Pilkada Tahun Ini Aman

Mukhlison Sri Widodo
11-03-2018 20:29

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian  (Antara/Dhemas Reviyanto/yus4)

Yogyakarta, Gatra.com  - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah tahun ini berjalan aman. 

Menurutnya, kebanyakan daerah yang melaksanakan pilkada tidak memiliki masalah seperti DKI Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan Kapolri usai mengisi dialog nasional ‘Indonesia Maju’ di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (11/3).

“Pelaksanaan pilkada serentak ini bukan pertama kali yang kami kawal. Pada 2015 lalu, ada 200 pilkada serentak dan pada 2016 ada 101 pilkada. Semuanya berjalan aman,” ujarnya di depan wartawan.

Secara umum, kata Tito, tahun ini seluruh daerah tidak memiliki pemicu perpecahan seperti di DKI Jakarta. 

Kapolri mengatakan ada empat komponen yang menyebabkan pilkada DKI Jakarta panas.

Empat masalah itu yakni terkait agama salah satu calon, masalah kekerasan yang dipicu perbedaan suku, lalu munculnya pihak-pihak yang tidak nyaman dengan cara berkomunikasi salah satu calon, serta perbedaan yang sangat tajam dan sikap oposisi partai pendukung yang berseberangan.

“Di daerah, partai besar yang berseberangan di DKI Jakarta, melakukan koalisi. Semisal PDI-P dengan PKS di Jawa Timur. Ada lagi Nasdem-Golkar dan Gerindra bersatu di Sumatera Utara,” kata Kapolri.

Koalisi partai besar ini menjadi faktor semakin cairnya hubungan politik dan mencegah potensi konflik sosial atau SARA. 

Apalagi, kata Tito, calon yang diusung kebanyakan sesuai dengan agama mayoritas pemilih daerah tersebut.

Kapolri mengatakan, kemungkinan yang muncul di pilkada adalah konflik-konflik yang melibatkan kelompok kecil. Ia memastikan, jika muncul, konflik ini tidak akan merembet ke daerah lain.

“Saat ini yang perlu diwaspadai adalah penyebaran informasi bohong yang diorganisasi oleh sekelompok orang dan disebarkan lewat media sosial. Masyarakat harus melakukan verifikasi agar tidak termakan isu menyesatkan,” katanya.

Kapolri mengajak masyarakat melakukan tabayun dan tidak menyebarkan kabar bohong dan provokatif. 

Sebab, menurut dia, pilkada adalah pesta demokrasi saat rakyat seharusnya bersenang-senang, bukannya takut.

“Terakhir saya mengajak media tidak lagi menyebut (masa) pilkada serentak ini sebagai tahun politik. Tapi pesta demokrasi. Tahun politik kesannya menyebarkan ketakutan yang mengakibatkan investor berpikir ulang untuk menanam modal,” ujarnya.

Di diskusi UMY ini, Kapolri hadir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. 

Mereka memaparkan berbagai kemajuan dan tantangan pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Reporter : Arif Koes

Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
11-03-2018 20:29