Main Menu

ICW: KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukam

Aditya Kirana
13-03-2018 16:20

Peneliti ICW Donal Fariz. (Dok. Youtube/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Dukungan terus mengalir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus melakukan proses hukum terhadap tersangka korupsi para calon kepala daerah (Cakada). Kali ini Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui koordinator divisi korupsi politik, Donal Fariz mengatakan bahwa pernyataan pemerintah untuk menghentikan sementara proses hukum cakada sebenarnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi, dalam hal ini pilkada, sebagai salah satu mekanisme untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

 

“Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang,” ujar Donal melalui keterangan persnya, Selasa (13/3). Ketika para kontestan Pilkada merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, kata Donal, maka sudah seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka. 

 

Seharusnya, kata Donal, pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik. Pada faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap 5 cakada pada pilkada 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan. 

 

Permintaan pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam ) tersebut harus diabaikan oleh KPK. Dan juga pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. “Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka,” ujarnya

 

ICW, kata Donal, menilai ada 3 alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). “Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK,” katanya.

 

Kedua, pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. “Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum,” ujarnya. Ketiga, proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. “Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung,” pungkasnya.


 

 Reporter: Aditya Kirana

Editor: Hendri Firzani 

Aditya Kirana
13-03-2018 16:20