Main Menu

Soal Minta KPK Tunda Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka, JK: OTT Tidak Bisa Ditunda

Anthony Djafar
13-03-2018 19:57

Wakil Presiden, Jusuf Kalla.(Dok. GOLKAR/re1)

Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa dua pandangan berbeda antara pemerintah dan KPK terkait permintaan untuk menunda dulu menetapkan tersangka kepada calon kepala daerah, hendaknya disikapi dengan bijak. Pemerintah melalui Menkopolhukam ingin menjaga stabilitas sementara KPK ingin menegakkan hukum.


“Menang di sisi lain pandangan KPK, di sisi lain pandangan pemerintah dalam hal ini Menko polhukam untuk menjaga stabilitas, dan menjaga proses. Kita lihat saja lah nanti,” katanya.

Wapres menilai permintaan pemerintah itu hendaknya tidak disalahartikan sebagai intervensi hukum karena hanya sebatas permintaan. Dan, KPK tentu tetap harus bekerja apalagi jika kasus itu terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Ya namanya permintaan, jadi saya bilang dua pandangan yang tentu harus disepakati. Mungkin pada waktu nanti sudah mulai kampanye tidak boleh lagi, tapi sekarang ini dalam proses awal. Jadi memang sulit juga apalagi OTT. Yang sulit itu OTT,” kata Wapres.

Wapres menilai semua persoalan itu dapat diselesaikan jika dibicarakan dengan baik-baik, termasuk kepada KPK, terkecuali jika kasus-kasus yang perlu penanganan cepat, misalnya kejadian OTT. Tapi bukan berarti KPK diintervensi.

“Ini masalah yang nanti bisa dibicarakan di KPK. Tapi yang sulit itu sebetulnya kalau OTT. Kalau penyelidikan biasa mungkin bisa ditunda tapi kalau OTT. Kalau OTT kan tidak bisa ditunda-tunda. Ya hari ini di OTT, ya hari itu juga kena (kasusnya diproses hukum),” katanya.

Wapres kembali menegaskan bahwa apapun, pemerintah pasti mendukung langkah penegakan hukum oleh KPK. “Penegakan hukum pasti,” katanya.

Seperti diketahui pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018, yang salah satu hasilnya soal keinginan agar KPK menunda hasil penyelidikan calon kepala daerah yang akan dijadikan sebagai tersangka.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelenggara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," kata Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Senin lalu.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada beberapa calon kepala daerah yang berpotensi dapat dijadikan tersangka. Meski tidak mengungkap siapa saja, namun Agus tidak menyebut jumlah pastinya berapa orang.

Editor: Anthony Djafar

Anthony Djafar
13-03-2018 19:57