Main Menu

KPK Tetapkan Hakim dan PP PN Tangerang Tersangka Suap Rp 30 Juta

Iwan Sutiawan
13-03-2018 20:22

Penyidik KPK menunjukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 7,5 juta.(GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri; dan panitera pengganti (PP) Tuti Atikah sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara perdata yang disidangkan di PN Tangerang, Banten.


Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa malam (13/3), mengatakan, KPK juga menetapkan 2 orang tersangka lainnya berasal dari advokat atau pengacara sehingga totalnya menjadi 4 orang tersangka.

Penetapan 4 tersangka itu setelah KPK melakukan pemeriksaan intensif kepada 7 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tangerang dan Jakarta pada Senin kemarin (12/3), serta dilakukan gelar perkara pada hari ini.

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh hakim PN Tangerang secara bersama-sama. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," kata Basaria.

Keempat tersangkanya adalah Hakim Wahyu Widya Nurfitri dan PP Tuti Atikah selaku penerima suap serta dua orang advokat, masing-masing Agus Wiratno dan HM Saipudin selaku pemberi suap sejumlah Rp 30 juta agar perkara wanprestasi yang ditanganinya dikabulkan.

"Tergugat M Cs dengan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual-beli melalui pinjaman utang sebelumnya. Pemberian uang diberikan sebanyak 2 kali, pertama, 7 Maret 2018 sebesar Rp 7,5 juta. Kedua, 12 Maret Rp 22,5 juta," kata Basaria.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Wahyu dan Tuti selaku penerima suap, melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dan sebagai pihak yang diduga pemberi, adalah AGS dan HMS disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Basaria.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
13-03-2018 20:22