Main Menu

KPK Sita Uang Suap Rp 22,5 Juta Saat OTT di PN Tangerang

Iwan Sutiawan
13-03-2018 21:12

Tuti Atika usai diperiksa di gedung KPK.(GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mengamankan Rp 22,5 juta saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera pengganti (PP) dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten.


"Tim juga amakan uang Rp 22,5 juta yang baru diserahkan," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa malam (13/3).

Uang sejumlah Rp 22,5 juta yang diamankan itu merupakan bagian dari suap sejumlah Rp 30 juta yang diberikan dua orang advokat atau pengcara, yakni  Agus Wiratno dan HM Saipudin untuk Hakim Wahyu Widya Nurfitri dan dan PP Tuti Atikah.

Tuti awalnya menyampaikan informasi kepada Agus, bahwa majelis hakim yang diketuai Wahyu Widya Nurfitri, akan menolak perkara wanprestasi di mana Agus bersama HM Saipudin selaku tim kuasa hukum dalam perkara tersebut.

"Diduga TA [Tuti Atikah] ini menyampaikan informasi kepada pengacara AGS tentang rencana putusan yang isinya menolak gugatan," kata Basaria.

Lalu dengan segala upaya, lanjut Basaria, Agus mengusahakan agar majelis hakim mengabulkan gugatan yang ditanganinya yakni permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual-beli melalui pinjaman utang sebelumnya.

"Sehingga 7 Maret, Agus atas persetujuan HMS [HM Saipudin] yang sama-sama pengacara, bertemu TA [Tuti Atikah] di PN Tangerang dan diduga menyerahkan uang Rp 7,5 juta," katanya.

Tuti kemudian menyerahkan uang Rp 7,5 juta itu kepada Hakim Wahyu Widya Nurfitri sebagai ucapan terima kasih setelah ada kesepakatan memenangkan perkara perdata yang sedang sidangkan.

"Namun uang tersebut ternyata dinilai kurang. Akhirnya disepakati nilainya menjadi Rp 30 juta, dan kekurangan yang Rp 22,5 juta itu akan diberikan kemudian," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka, yakni Hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri; Panitera Pengganti (PP) PN Tangerang, Tuti Atikah, serta dua orang advokat atau pengacara yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Wahyu dan Tuti selaku penerima suap sejumlah Rp 30 juta, melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dan sebagai pihak yang diduga pemberi, adalah AGS dan HMS disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Basaria.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
13-03-2018 21:12