Main Menu

Perbesar Investasi, Kemendagri Tunda Pemekaran 314 Daerah

Mukhlison Sri Widodo
13-03-2018 21:48

Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong usai menghadiri Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Sleman, DI Yogyakarta.(GATRA/Arif Koes/re1)

Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan selama lima tahun ini menunda permintaan 314 daerah untuk memekarkan diri. 

Penundaan ini sebagai upaya mendorong percepatan investasi di daerah.

“Meski pemekaran hak konstitusional daerah, Presiden memerintahkan saya untuk menunda dulu prosesnya demi percepatan investasi di daerah,” jelas Mendagri usai menghadiri Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (13/3).

Namun jika pengajuan pemekaran memang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, Mendagri mengatakan, hal itu akan tetap dilakukan meskipun sangat terbatas.

Dengan menunda pemekaran, pemerintah akan fokus pada peningkatan investasi dengan menawarkan daerah-daerah yang berpotensi untuk dibangun. 

Tidak hanya itu, penundaan pemekaran daerah juga menyederhanakan proses perizinan yang karut marut di daerah. Dengan begitu, pemerataan pembangunan di tingkat daerah bisa berjalan sesuai harapan.

“Saya melihat saat ini pemimpin daerah yang mengajukan pemekaran ibarat senang mendapat kepala tikus dibandingkan mendapat ekor gajah,” ujarnya.

Istilah itu, menurut Mendagri, menggambarkan pemimpin yang ingin pemekaran wilayah hanya peduli pada satu wilaya kecil saja. 

Mereka tidak sadar, bahwa penundaan pemekaran ini akan membuat mereka dapat mengelola wilayah besar dengan hasil yang besar pula.

"Kami sudah menyampaikan penundaan ini ke Bupati dan DPRD. Semua seirama dengan kebijakan pemerintah demi pemerataan pembangunan infrastruktur," katanya.

Selain mendukung peningkatan investasi, penundaan pemekaraan ini juga sebagai upaya efisiensi anggaran daerah dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Mendagri mencontohkan Provinsi Bali dengan pendapatan mencapai Rp 1,2 trilyun per hari. Bila dimekarkan menjadi dua wilayah otonomi yang terpisah, maka bisa dibayangkan ketimpangan yang terjadi.

Senada dengan Mendagri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan banyak dampak pemekaran daerah.

“Ini akan memicu fregmentasi pendapatan dan peluang memperoleh investasi menjadi kecil. Padahal dalam perekonomian, pendapatan dan peluang yang besar itu penting,” jelasnya.

Menurut Lembong, pemekaran daerah juga akan membuat relasi  pusat dan daerah bisa makin tidak harmonis.

”Kondisi Indonesia saat ini sudah cukup dan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah akan lebih menarik bagi investor,” katanya.


Reprter : Arif Koes

Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
13-03-2018 21:48