Main Menu

Ini Alasan KPK Tangkap Hakim Penerima Suap Rp 30 Juta

Iwan Sutiawan
14-03-2018 00:17

Basaria Panjaitan.(GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menangkap Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, masing-masing Wahyu Widya Nurfitri dan Tuti Atikah karena sudah beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara.


"Hal ini informasi dari masyarakat bukan hanya sekali, tapi berulang kali terhadap yang bersangkutan," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa malam (13/3).

Menurut Basaria, memang pihaknya tidak memberikan peringatan kepada pihak hakm maupun PP meski sudah beberapa kali mendapatkan laporan masyarakat soal dugaan tindak pidana korupsi yang mereka lakukan.

"Secara langsung tidak ada [peringatan], tapi seperti saya katakan tadi, ada sebelumnya yang melaporkan hal yang sama tentang penanganan kasus yang ditangani oleh yang bersangkutan," ujarnya.

Setelah mendapat beberapa kali laporan dari masyarakat, lanjut Basaria, KPK baru kali ini berhasil menangkap basah mereka diduga menerima suap. Sedangkan untuk laporan seblumnya, KPK belum menemukan bukti. "Tidak juga, tidak dibiarkan. Tapi memang waktu itu belum ditemukan oleh KPK," katanya.

Setelah ditemukan ada pemberian uang, maka KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyelidikan. "Sehingga dilakuakn penyelidikan setelah sebelumnya mengumpulkan data-data yang diperlukan," ujarnya.

Puncaknya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Tangerang dan Jakarta pada Senin kemarin (12/3). Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menangkap 7 orang, di antaranya satu hakim, satu orang panitera pengganti (PP), dua pengacara atau advokat, serta pegawai di PN Tangerang.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka, yakni Hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri; Panitera Pengganti (PP) PN Tangerang, Tuti Atikah, serta dua orang advokat atau pengacara yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Wahyu dan Tuti selaku penerima suap sejumlah Rp 30 juta, melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dan sebagai pihak yang diduga pemberi, adalah AGS dan HMS disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Basaria.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
14-03-2018 00:17