Main Menu

Kronologi OTT KPK Bongkar Suap Rp 30 Juta

Iwan Sutiawan
14-03-2018 00:56

Panitera Pengganti PN Tangerang Tuti Atika yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) untuk membongkar kasus suap hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Kasus ini terkuak setelah KPK mendapat laporan akan adanya penyerahan uang untuk mengurus putusan perkara.


"Senin, 12 Maret kemarin, KPK mengamankan 7 orang, semua dibawa dari Tangerang dan Jakarta," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa malam (13/3).

Suap sejumlah Rp 30 juta kepada Wahyu Widya Nurfitri dan Tuti Atikah masing-masing selaku hakim dan panitera pengganti (PP) pada Pengadilan Negeri Tangerang dari dua pengacara, itu berawal dari komunikasi dan pertemuan Tuti dengan Agus Wiratno selaku advokat.

Komunikasi dan pertemuan itu terkait putusan perkara wanprestasi yang sedang disidangkan di PN Tangerang. Sidang pembacaan putusan awalnya dijadwalkan pada tanggal 27 Februari 2018.

"Tapi  karena panitera pengganti sedang umrah, maka sidang putusan ditunda menjadi 8 Maret 2018. Diduga TA [Tuti Atikah] ini menyampaikan informasi kepada pengacara AGS tentang rencana putusan yang isinya menolak gugatan," ujar Basaria.

Atas informasi tersebut, Agus mengusahakan berbagai upaya agar gugatan tersebut diterima oleh majelis hakim yang diketuai Wahyu Widya Nurfitri. Pada tanggal 7 Maret 2018, Agus atas persetujuan advokat lainnya, yakni HM Siapudin menemui Tuti Atikah di PN Tangerang dan diduga Agus menyerahkan uang Rp 7,5 juta.

"Uang Rp 7,5 juta itu diberikan kepada TA [Tuti Atikah], kemudian diserahkan kepada WWN [Wahyu Widya Nurfitri] sebagai ucapan terima kasih," katanya.

Setelah ada kesepakatan untuk memenangkan perkara perdata  yang ditangani. Namun pihak Tuti dan Wahyu menilai uang yang telah diterimanya itu kurang sehingga kemudian disepakati angka Rp 30 juta. "Kekurangan yang Rp 22,5 juta itu akan diberikan kemudian," ungkapnya.

Hingga tanggal 8 Maret 2018, lanjut Basaria, Agus belum juga menyerahkan uang Rp 22,5 juta yang telah disepakati sebelumnya. Karena itu, majelis hakim kembali menunda sidang pembacaan putusan dengan alasan anggota majelis hakim sedang bertugas ke luar kota.

"Sehingga dijadwalkan kembali tanggal 13 Maret 2018, hari Selasa. Jadi hari ini. Tanggal 12 Maret kemarin, Agus membawa Rp 22,5 juta uang yang dijanjikan dimasukan ke dalam amplop putih dari kantornya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat ke PN Tangerang. Tiba di PN Tangerang sekitar 16.15, Agus langsung serahkan uang tersebut kepada TA," katanya.

Setelah penyerahan uang sejumlah Rp 22,5 juta itu, Tim Satgas KPK mencokok Agus di parkiran PN Tangerang. Tim kemudian membawa Agus ke ruangan Tuti Atikah untuk menangkap yang bersangkutan.

"Tim juga amakan uang Rp 22,5 juta yang baru diserahkan. Tim bawa AGS [Agus] dan TA [Tuti Atikah] bersama 3 orang lainnya, yaitu pegawain PN Tangerang ke gedung KPK untuk jalani pemeriksaan awal," ujarnya.

Tak berhenti di situ, tim kemudian bergerak ke Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di sana menangkap HM Saipudin di kantornya sekitar pukul 20.00 WIB. Sementara tim lainnya bergerak ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, untuk menangkap hakim Wahyu Widya Nurfitri yang baru sampai di Jakarta sekitar pukul  20.30 WIB, setelah berangkat dari Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka, yakni Hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri; Panitera Pengganti (PP) PN Tangerang, Tuti Atikah, serta dua orang advokat atau pengacara yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Wahyu dan Tuti selaku penerima suap sejumlah Rp 30 juta, melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dan sebagai pihak yang diduga pemberi, adalah AGS dan HMS disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Basaria.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
14-03-2018 00:56