Main Menu

MA: Hakim dan PP PN Tangerang Tak Bisa Dibina, Harus ’’Dibinasakan’’

Iwan Sutiawan
14-03-2018 01:33

Ketua Kamar Pengawas Mahkamah Agung (MA), Sunarto. (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Ketua Kamar Pengawas Mahkamah Agung (MA), Sunarto, mengatakan, bahwa hakim dan panitera pengganti (PP) pada Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, sudah tidak bisa dibina sehingga harus dibinasakan alias ditindak tegas.


"Dengan sangat menyesal, kita harus mengambil tindakan tegas. Yang tidak bisa dibina harus dibinasakan, prinsipnya," kata Sunarto dalam konferensi pers bersama KPK di Kantor KPK, Jakarta, Selasa malam (13/3).

Menurut Sunarto, MA telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hakim dan panitera agar tidak terlibat kasus korupsi. Salah satunya, dengan membangun sistem untuk membatasi komunikasi antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara.

"MA sudah berusah memperbaiki sistem, dan setiap sistem yang dicipkatan ada kelemahan-kelemahan, dan perubahan di MA sudah sangat signifikan," katanya.

Namun demikian, lanjut Sunarto, masih saja ada di pengadilan yang masih keluar dari komitmen mengotori profesinya karena masih nekat melakukan tindak pidana korupsi. "Ini ketua majelis, anggotanya tidak terlibat, aparatur yang tidak bisa diubah, dibina, sudah seharusnya ada penindakan yang tegas," katanya.

Oknum-oknum tersebut tetap tidak bisa menerima perubahan yang dilakukan MA yang sudah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya KPK, Komisi Yudisial (KY), dan Ombudsman untuk membersihkan aparatur pengadilan.

Pihak pengacara dan PP serta hakim, bisa berkomunikasi setelah jam kantor dan pengacara bisa masuk ke ruang tertentu di pengadilan. "Kita sudah ketat, tapi di balik sistem yang kita ciptakan, mereka dengan leluasa melalui SMS, HP masih berlum berubah mengikuti perubahan di MA," ujarnya.

Karena itu, MA menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah menindak tegas oknum untuk membersihkan pengadilan dari mafia hukum. "Kami memberikan apresiasi sangat tinggi karena KPK konsisten dengan janji-janji dan tekadnya untuk selalu menjaga integritas hakim. Kami kerja sama dengan KPK sudah cukup lama dan upaya-upaya kami ada dukungan KPK," katanya.

Dalam kasus suap penanganan pengurusan putusan, KPK menetapkan 4 orang tersangka, yakni Hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri; Panitera Pengganti (PP) PN Tangerang, Tuti Atikah, serta dua orang advokat atau pengacara yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Wahyu dan Tuti selaku penerima suap sejumlah Rp 30 juta, melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dan sebagai pihak yang diduga pemberi, adalah AGS dan HMS disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Basaria.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
14-03-2018 01:33