Main Menu

JATAM: Jelang Pilkada, Tren Penerbitan Ijin Tambang Meningkat

Anthony Djafar
16-03-2018 05:51

Tambang Batu Bara. (Dok. GATRA/FT02)

Jakarta, Gatra.com – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan bahwa menjelang Pilkada 2018 ini, tren penerbitan izin tambang naik drastis. Setidaknya itu terbaca dengan hadirnya perpanjangan sejumlah ijin tambang yang meningkat di beberapa daerah.


“Terdapat 170 izin tambang yang dikeluarkan sepanjang 2017 dan 2018, dengan rincian 34 izin tambang di Jawa Barat yang terbit pada 13 Februari 2018, dua pekan sebelum masa penetapan calon kepala daerah Jawa Barat diumumkan,” kata Merah Johansyah, koordinator JATAM kepada Gatra.com, Kamis (15/3).

Merah juga mencontohkan seperti di Jawa Tengah, pada 30 Januari 2018 lalu, pemerintah setempat tercatat telah mengobral 120 izin tambang. Demikian juga di Kalimantan Timur dimana terdapat 6 titik pertambangan Batubara ilegal yang tidak dilakukan penegakan hukum.

“Semua ini kami duga terkait pembiayaan politik Pilkada bagi para kandidat,” katanya.

Bahkan, modus lain yang patut ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah terkait ribuan izin tambang yang habis masa berlaku namun izinnya tidak dicabut. Terdapat 1.682 dari 3.078 atau 60 % dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang habis masa berlaku dan tersebar di 17 Provinsi yang menggelar Pilkada 2018.

“Semua itu berpotensi menjadi sumber keuangan bagi kandidat tertentu, terutama para incumbent,” katanya.

JATAM menemukan, terdapat 7.180 IUP atau 82,4% dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 Provinsi Pilkada atau 49,2% dari seluruh IUP di Indonesia.

“Ribuan izin tambang ini berpotensi menjadi sumber pembiayaan politik bagi para kandidat pada Pilkada serentak 2018,” katanya.

Mengingat, kata Merah antara perusahaan tambang dan kandidat, sama-sama punya kepentingan. Kandidat berkepentingan untuk mendapatkan biaya, sementara perusahaan tambang berkepentingan untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam melanjutkan bisnisnya di daerah.

“Di sinilah ijon politik itu terjadi,” ujar Merah.

Selain itu, kata Merah, JATAM juga menemukan sejumlah regulasi dan peraturan yang dibuat, dirancang, dan dikeluarkan di tahun politik yang tampak menguntungkan perusahaan tambang dan rawan digunakan sebagai sumber pembiayaan politik calon kepala daerah.

Merah mencontohkan, salah satunya adalah Permen ESDM No 11 Tahun 2018 yang keluar 19 Februari 2018 lalu, tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara yang pada intinya Mempermudah Penetapan Wilayah Tambang, Penyiapan WIUP yang Tertutup, Pengumuman Lelang diperpendek hanya 1 bulan untuk mempercepat investasi. Selain itu juga luas WIUP diatas 500 ha dipermudah, dilelang dan dibuka pada investasi asing.

“Padahal, sebelumnya di Permen ESDM 28/2013 hanya bisa dibuka investasi asing jika diatas luas 5000 ha,” katanya.

Untuk itu, kata Merah, JATAM mendesak, agar KPK segera mengumumkan calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak menggubris keinginan pihak tertentu untuk menghalangi proses pemberatan korupsi dilakukan.

“Rencana KPK yang hendak mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi tersebut sudah sepatutnya didukung, sehingga masyarakat Indonesia, terutama para pemilih tidak salah memilih calon kepala daerahnya dalam Pilkada Serentak 2018,” katanya.

Menurut Merah, langkah KPK itu mesti dilihat sebagai upaya untuk memotong rantai korupsi yang lebih besar, yakni menyelamatkan kekayaan alam dan ruang hidup rakyat, yang berpotensi menjadi sektor utama yang akan digadai di kemudian hari, ketika para calon kepala daerah ini terpilih.

Editor: Anthony Djafar

Anthony Djafar
16-03-2018 05:51