Main Menu

Kemenkumham Tata Regulasi Kemudahan Berusaha

Dara Purnama
16-03-2018 18:40

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan konsinyering penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) (Dok.Kemenkumham/RT)

 

Bintaro,Gatra.com-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan konsinyering penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) di Hotel Aviary, Bintaro, Tangerang Selatan, dari tanggal 14 -16 Maret 2018. Tiga RUU itu terkait kebijakan dalam mendorong iklim usaha yakni RUU kpailitan, Fidusia, dan Badan Usaha.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan dengan adanya tiga RUU ini diharapkan dapat memanifestasi suatu tertib administrasi dalam pendaftaran Badan Usaha. Sehingga data dari sistem tersebut dapat dibagikan ke instansi pemerintah terutama instansi jasa keuangan. "Seperti PPATK guna menelusuri informasi mengenai pemilik manfaat sebenarnya dari badan usaha tersenit," ucap Cahyo melalui keterangan pers yang diterima Gatra, Jumat (16/3).

 

Saat ini, kata Cahyo masih terdapat kekosongan hukum akibat tidak berlakunya pendaftaran bagi CV, dan firma dalam UU Badan Usaha. Namun jika nantinya RUU badan usaha telah terintegrasi kedua persekutuan tersebut dapat memmeroleh kepastian hukum. "Dan bisa memulai pengurusan legalitas dokumen lainnya," tuturnya.

 

Kepala BPHN Kemenkumham Enny Nurbaningsih menambahkan, memang perlu ada penataan regulasi guna mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, menurutnya, perbedaan pendapat antara stakeholder yang memiliki regulasi terhadap Badan Usaha selama ini juga mengalami masalah yang cukup kompleks.  Untuk itu, perlu dilakukan penataan regulasi dengan fokus kemudahan berusaha demi peningkatan Ease of Doing Business (EoDB).

 

RUU Kepailitan

 

Pembahasan RUU Kepailitan dalam hal ini untuk mengubah UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena dianggap rentan dengan penyalahgunaan terhadap standar kepailitan yang berlaku dan RUU Jaminan Fidusia.

 

“Hal ini dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan daya saing nasional untuk memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia, khususnya terkait dengan penyelesaian kepailitan (resolving insolvency) dan jaminan fidusia (getting credit),” ujar Direktur Perdata di Ditjen AHU Daulat P. Silitonga.

 

Kegiatan ini dihadiri pula oleh World Bank yang diwakili oleh Aria Suyudi. Ia memberikan beberapa saran untuk RUU Kepailitan. Seperti, menerapkan standar pendidikan awal untuk kurator, membuat suatu sekretariat/komite yang menaungi kurator, melakukan suatu akreditasi pada jenjang pendidikan kurator di awal dan akhir. Selanjutnya menyusun kode etik profesi kurator, melakukan pengawasan terhadap kurator, dan memberikan hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan kurator.

 

Suyudi mengharapkan ketiga RUU yang dibahas tersebut dapat masuk dalam Prolegnas tahun 2018 dan segera mungkin untuk diundangkan. "Agar dapat meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan amanah Presiden yang ingin Indonesia berada di peringkat 40 besar EoDB," kata Aria Suyudi.


Reporter DPU

Editor : Birny Birdieni

Dara Purnama
16-03-2018 18:40