Main Menu

Penanganan KLB Asmat Akan Jadi Percontohan

Cavin Rubenstein M.
23-03-2018 19:05

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto. (Dok. Kemenkes/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Kerjasama lintas kementerian dan lembaga (K/L) saat menanggulangi kasus gizi buruk dan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Kabupaten Asmat, Papua, akan dijadikan percontohan untuk penanganan daerah-daerah lain yang berpotensi mengalami kasus serupa.



"Sesuai arahan KSP, integrasi program di Asmat menjadi piloting dan harus direplikasi untuk kasus serupa atau pada daerah bermasalah dan berpotensi bermasalah," ujar Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (23/3) siang.

Selama ini, belum terintegrasinya program antar (K/L) membuat penanganan berbagai masalah sosial dasar masyarakat, termasuk kesehatan berjalan tak optimal. Sementara itu, peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat di wilayahnya sendiri lemah.

Alhasil,  masih banyak daerah-daerah kategori rawan bermasalah kesehatan. "Kita mendorong daerah menyadari itu sebagai masalah, karena ini otonomi daerah. Pemberdayaan di daerah itu sendiri harusnya dioptimalkan. Jangan melulu meminta kepedulian pusat," ujarnya.

Saat ini Kementerian Kesehatan tengah fokus untuk melakukan pemulihan pasca pencabutan KLB gizi buruk dan campak di Asmat pada pertengahan Januari lalu. Tahap pemulihan ini ditargetkan selesai hingga akhir 2018 mendatang.

"Sekarang kita sedang fokus untuk melakukan sweeping ulang, tidak hanya balita tetapi juga orang dewasa dan ibu hamil," kata Achmad. Aksi sweeping itu mereka lakukan karena kuatir masih ada warga di Asmat yang terlewat pada ORI (Outbreak Response Immunization) saat tanggap darurat.

Pada kesempatan terpisah, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi juga mengatakan, koordinasi antara K/L menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dasar masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas koordinasi dan sinergitas tersebut harus terus ditingkatkan. Penanganan krisis Asmat yang dikordinasikan oleh KSP Moeldoko, menjadi pelajaran kordinasi antar kementerian.


Penguatan koordinasi kementerian yang selama ini telah berjalan sejatinya dapat menghasilkan kesamaan data dan informasi. Sehingga, pemerintah dapat melakukan deteksi dini atas segala permasalahan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, koordinasi dilakukan bukan sekedar mencari solusi, namun menciptakan program demi kesejahteraan masyarakat.


Editor : Cavin R. Manuputty

 

Cavin Rubenstein M.
23-03-2018 19:05