Main Menu

Anies Tolak Tanggapi Temuan Ombudsman Soal Tanah Abang

Abdul Rozak
27-03-2018 12:38

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (GATRA/Ardi Widi Yansah/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak menanggapi laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan DKI soal penataan kawasan Tanah Abang. Anies bahkan mengaku belum menerima resmi laporan tersebut. 

 

"Kita akan baca dahulu dan dipelajari. Kalau kita menghormati (laporan ombudsman) itu, (kita) baca lengkap baru direspon. Itu cara menghormati," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). "Semua yang ditulis oleh ombudsman kita kaji, dan pelajari. Dari situ nanti (kita) akan bertindak," pungkas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

 

Sebagaimana diketahui, dalam laporannya Ombudsman perwakilan DKI Jakarta menyatakan bahwa kebijakan pemprov DKI melakukan penataan di kawasan tanah abang, mengandung banyak cacat hukum dan prosedural. Kebijakan Pemprov DKI di Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya untuk tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) disebutkan, dilakukan tanpa izin dan koordinasi dengan pihak kepolisian.

 

Ombudsman menganggap penutupan Jalan Jatibaru raya itu melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu antara lain UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

 

Ombudsman menerima 1.000 aduan yang berkaitan dengan penutupan Jalan Jatibaru Raya. Atas dasar itu, dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap beberapa instansi seperti Dinas Koperasi UKM Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Ditlantas Polda Metro Jaya, Koalisi Pejalan Kaki dan Ahli Tata Kota.

 

Dari hasil rangkaian pemeriksaan Ombudsman menemukan 4 tindakan cacat administrasi atas kebijakan penataan Tanah Abang, antara lain :

  1. Tindakan tidak kompeten yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta bersama Dinas UKM Perdagangan dalam mengantisipasi dampak dari penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya. 
  2. Penyimpangan prosedur : kebijakan ini dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Polda Metro Jaya.
  3. Pengabaian kewajiban hukum yaitu tidak sejalan dengan ketentuan penggunaan diskresi sebagaimana UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengabaikan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI Jakarta 2030.
  4. Perbuatan melawan hukum : alih fungsi Jalan Jatibaru Raya melanggar banyak ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Reporter : Abdul Rozak

Editor : Sandika Prihatnala

Abdul Rozak
27-03-2018 12:38